Konfrontasi AI vs Pentagon

OpenAI mengumumkan kesepakatan dengan Departemen Pertahanan AS untuk menggunakan model AI di jaringan rahasia militer dengan perlindungan ketat terhadap penyalahgunaan. Kesepakatan tersebut mencakup larangan pengawasan massal domestik dan jaminan tanggung jawab manusia atas penggunaan kekuatan termasuk senjata otonom. Konflik dengan Anthropic yang menolak penggunaan produknya untuk tujuan tertentu memicu ketegangan politik dan sanksi, termasuk larangan bisnis dari Departemen Pertahanan serta kritikan dari mantan Presiden Trump. OpenAI berkomitmen membangun pengamanan teknis serta bekerjasama dengan militer untuk pengawasan AI. Kesepakatan ini menjadi langkah besar untuk integrasi AI dalam operasi militer secara aman, sekaligus memperingatkan perlunya regulasi dan penyesuaian kebijakan agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung memperkuat urgensi dan sensitivitas penggunaan teknologi canggih dalam konteks pertahanan.

Pentagon menuntut Anthropic untuk mengizinkan penggunaan AI mereka untuk semua tujuan yang sah, menimbulkan kekhawatiran soal keamanan dan etika penggunaan teknologi militer. Anthropic khawatir AI mereka bisa dipakai untuk senjata otonom atau pengawasan massal, sementara penolakan dapat mengancam kontrak senilai 200 juta USD dan label risiko dari pemerintah. Sam Altman dari OpenAI mendukung Anthropic, menawarkan solusi agar AI dapat digunakan dalam operasi rahasia tanpa mengorbankan prinsip keselamatan, dan memperingatkan risiko preseden buruk untuk industri AI.

Presiden Donald Trump mengarahkan semua badan pemerintah untuk segera menghentikan penggunaan teknologi AI dari perusahaan Anthropic karena beberapa ketidaksepakatan yang serius terjadi antara dua pihak tersebut. Konflik ini berakar dari penggunaan AI dalam keamanan domestik dan militer yang menjadi perdebatan sangat panas. Anthropic, dengan CEO-nya Dario Amodei, menolak permintaan Pentagon untuk memberikan akses penuh ke sistem AI mereka. Amodei khawatir AI tersebut bisa digunakan untuk pengawasan masal dan pengembangan senjata otomatis yang bisa merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan etika. Sebagai tanggapan, Presiden Trump menyebut Anthropic sebagai perusahaan 'woke' dan 'Radikal Kiri', serta mengancam tindakan hukum berat jika mereka mengganggu proses penghentian penggunaan teknologi selama enam bulan ke depan. Hal ini menunjukkan ketegangan yang sangat tinggi antara pemerintah dan perusahaan teknologi ini. Sam Altman dari OpenAI, meskipun merupakan pesaing Anthropic, menunjukkan dukungan dengan menyebut bahwa industrinya juga menetapkan batasan keras terkait penggunaan AI untuk kepentingan militer, seperti pengawasan domestik dan senjata otonom, sehingga masalah ini menjadi perhatian seluruh industri teknologi. Di sisi lain, pekerja dari raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Microsoft juga bersuara menolak keterlibatan perusahaan mereka dalam proyek-proyek militer yang berpotensi berbahaya secara etis. Mereka menyuarakan keinginan agar teknologi tidak digunakan untuk keperluan perang yang tidak manusiawi.

Presiden Trump mengumumkan bahwa semua badan federal harus menghentikan penggunaan produk dari perusahaan AI bernama Anthropic dalam waktu enam bulan. Keputusan ini diambil karena perselisihan antara Anthropic dan Departemen Pertahanan AS tentang penggunaan AI dalam pengawasan dan senjata tempur. Anthropic menolak keras diminta agar produknya digunakan untuk pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata yang sepenuhnya otonom, yang dianggap melanggar nilai moral perusahaan. Pendapat ini dinyatakan secara terbuka oleh CEO Anthropic, Dario Amodei. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, khususnya melalui pernyataan Pete Hegseth, menilai pembatasan yang diajukan Anthropic terlalu ketat dan menghambat fungsi militer. Ketegangan ini memuncak menjadi larangan bisnis dari pemerintah federal. Dalam pengumuman tersebut, Presiden Trump menyatakan bahwa mereka tidak akan berbisnis lagi dengan Anthropic dan mengancam ancaman hukum jika perusahaan tidak membantu dalam proses transisi. Namun, dia tidak menggunakan alat hukum seperti Defense Production Act. Anthropic menegaskan kesediaannya membantu pemerintah agar transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasi militer penting meskipun menghormati batasan etis mereka. Keputusan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Trump yang keras dan kontras dengan sikap perusahaan terhadap penggunaan teknologi AI.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan perintah agar seluruh lembaga pemerintah menghentikan pemakaian produk dari perusahaan AI bernama Anthropic. Perintah ini berlaku dengan masa transisi enam bulan bagi pihak yang masih menggunakan produk tersebut. Trump menegaskan bahwa Anthropic tidak lagi diterima sebagai kontraktor pemerintah federal. Selanjutnya, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menguatkan perintah ini dengan menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan yang mengancam keamanan nasional. Hegseth melarang kontraktor atau mitra militer untuk berhubungan secara komersial dengan Anthropic mulai saat itu juga. Perselisihan utama antara Anthropic dan Departemen Pertahanan terkait dengan ketidaksetujuan Anthropic yang menolak menggunakan AI mereka untuk pengawasan massal domestik dan pembuatan senjata otonom penuh. Departemen Pertahanan menganggap kedua pembatasan ini terlalu ketat dan menghambat. CEO Anthropic, Dario Amodei, secara publik menegaskan komitmen mereka untuk menjaga dua pembatasan utama tersebut demi etika dan keamanan. Amodei juga menyiapkan rencana transisi agar proses penggantian Anthropic dengan penyedia lain tidak mengganggu kegiatan militer dan operasi penting. Keputusan ini mencerminkan konflik nilai antara kemajuan teknologi AI dan kebutuhan kontrol keamanan nasional. Di masa depan, perusahaan teknologi kemungkinan harus menyeimbangkan inovasi dengan regulasi dan tuntutan keamanan yang ketat agar tetap bisa berkontribusi pada sektor pemerintah dan militer.

Dalam dua minggu terakhir, terjadi bentrokan antara CEO Anthropic, Dario Amodei, dengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, terkait penggunaan teknologi AI di militer. Anthropic menolak agar teknologi AI mereka digunakan untuk pengawasan massal warga Amerika atau untuk senjata otonom yang dapat melakukan serangan tanpa keterlibatan manusia. Sementara Pentagon ingin bisa menggunakan teknologi AI tersebut untuk semua keperluan yang dianggap sah tanpa batasan dari Anthropic. Anthropic merasa teknologi AI saat ini belum cukup aman untuk dipakai dalam sistem senjata otonom tanpa pengawasan manusia karena risiko kesalahan identifikasi target dan eskalasi konflik. Selain itu, penggunaan AI untuk pengawasan juga bisa memicu kekhawatiran serius terkait privasi dan kebebasan warga Amerika. Ini menjadi persoalan unik karena perusahaan AI biasanya tidak punya kendali atas cara penggunaannya seperti kontraktor militer tradisional. Sebaliknya, Pentagon menegaskan bahwa mereka harus dapat memakai teknologi dari Anthropic untuk semua keperluan yang sah dan tidak ingin dibatasi oleh kebijakan internal perusahaan. Jika Anthropic tidak setuju, Pentagon mengancam akan menyetop kerjasama dan menganggap perusahaan tersebut sebagai risiko terhadap rantai pasok militer. Menteri Hegseth bahkan sudah memberikan batas waktu kepada Anthropic untuk merespons permintaan ini. Di tengah ancaman ini, perusahaan seperti OpenAI dan xAI menjadi sorotan sebagai alternatif pengembang AI untuk militer. xAI milik Elon Musk diperkirakan siap memberikan kendali penuh kepada militer tanpa batasan kebijakan internal, sementara OpenAI disebut kemungkinan akan memiliki kebijakan yang mirip dengan Anthropic. Konflik ini menunjukkan ketegangan mendalam soal siapa yang berhak mengontrol dan menetapkan aturan penggunaan teknologi AI yang berpotensi sangat berbahaya. Keputusan dan langkah yang diambil dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan bagaimana AI militer dikembangkan dan digunakan di masa depan, dengan implikasi besar bagi keamanan nasional dan etika teknologi.

Perlombaan mengendalikan kecerdasan buatan (AI) memanas, terutama dengan konflik antara Pentagon dan perusahaan AI seperti Anthropic mengenai siapa yang berhak menentukan cara pemanfaatan AI bagi militer. Kondisi ini semakin rumit karena ada penolakan keras dari masyarakat terhadap pembangunan pusat data yang sangat diperlukan untuk mendukung teknologi tersebut. Dialog publik mengenai AI sering disampaikan dalam dua kubu besar, yaitu mereka yang pesimistis terhadap dampak AI dan mereka yang sangat optimistis. Hal ini menyulitkan munculnya diskusi yang lebih terfokus dan seimbang mengenai risiko dan manfaat AI dalam berbagai aspek kehidupan. Di tengah situasi tersebut, Alex Bores, seorang anggota Majelis Negara Bagian New York sekaligus calon anggota Kongres, mengajukan RAISE Act. Undang-undang ini menjadi yang pertama di New York yang secara khusus mengatur keselamatan dan regulasi penggunaan AI agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Namun, langkah Bores ini tidak lepas dari tantangan berat. Kelompok lobi dari Silicon Valley meluncurkan kampanye iklan agresif senilai 125 juta dolar untuk menyerang dan menentang regulasi tersebut, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perusahaan teknologi dalam menentukan kebijakan terkait AI. Pembahasan dengar pendapat dan podcast seperti yang disiarkan oleh TechCrunch melalui Equity menghadirkan wawasan penting bagi publik mengenai kompleksitas perdebatan AI dan bagaimana regulasi yang seimbang dapat menjadi solusi agar teknologi ini dapat berkembang dengan aman dan terkendali.

Anthropic, perusahaan yang mengembangkan teknologi AI, sedang menghadapi tekanan dari Departemen Perang Amerika Serikat yang meminta akses tanpa batas ke teknologi mereka. Permintaan ini menimbulkan kekhawatiran besar karena militer berencana menggunakan AI untuk pengawasan massal dan senjata otonom, yang bertentangan dengan prinsip perusahaan tersebut. Sebagai respon terhadap situasi ini, lebih dari 300 karyawan dari Google dan lebih dari 60 karyawan OpenAI menandatangani surat terbuka. Surat ini menyerukan perusahaan mereka agar mendukung Anthropic dan menolak permintaan militer yang dinilai berbahaya dan melanggar etika penggunaan teknologi AI. CEO OpenAI, Sam Altman, secara informal menyatakan dirinya tidak setuju dengan ancaman militer menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan terhadap perusahaan AI, sementara ilmuwan Google DeepMind, Jeff Dean, juga menyuarakan penentangan atas penggunaan AI untuk pengawasan massal yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan. Meskipun militer saat ini sudah menggunakan AI dari beberapa perusahaan seperti ChatGPT, Grok, dan Gemini untuk tugas tak rahasia, mereka berupaya memperluas penggunaan teknologi tersebut ke ranah rahasia dan lebih sensitif. Anthropic menolak keras perluasan akses ini dan menegaskan tidak akan membiarkan teknologinya digunakan dalam mass surveillance maupun senjata otomatis. Ketegangan antara kepentingan keamanan nasional dan etika teknologi ini menunjukkan tantangan berat di masa depan bagi industri AI. Ancaman militer menggunakan DPA atau label sebagai risiko rantai pasokan menunjukkan bahwa konflik ini bisa mengubah hubungan antara perusahaan teknologi dan pemerintah secara signifikan.

Anthropic, perusahaan AI, saat ini berselisih dengan Pentagon karena menolak permintaan militer yang meminta mereka melonggarkan pembatasan pada model AI mereka. Permintaan tersebut mencakup penggunaan AI dalam pengawasan massal dan senjata otonom yang sangat mematikan. Permintaan ini dianggap sebagai pelanggaran etika besar oleh Anthropic. Pentagon melalui CTO Emil Michael memberi tekanan kepada Anthropic dengan ancaman menempatkan mereka dalam daftar risiko rantai pasokan, yang biasanya diberikan kepada ancaman keamanan nasional. Label ini bisa membatasi kemampuan Anthropic untuk bekerja sama dengan pemerintah dan militer di masa mendatang. Sementara itu, perusahaan pesaing Anthropic seperti OpenAI dan xAI sudah menerima persyaratan baru yang diajukan Pentagon dan setuju untuk melonggarkan pembatasan. Hal ini menempatkan Anthropic dalam posisi tersudut karena mereka tetap berpegang pada prinsip moral mereka yang mengutamakan keamanan dan privasi. CEO Anthropic, Dario Amodei, menegaskan bahwa tekanan dan ancaman tidak akan mengubah keputusan perusahaan untuk tidak memenuhi permintaan militer tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa Anthropic mengambil sikap tegas terkait tanggung jawab sosial dan etika dalam pengembangan AI. Konflik ini menandai ketegangan yang sedang berlangsung antara pengembangan teknologi AI yang cepat dan prasarat kontrol etis serta regulasi pemerintah. Keputusan Anthropic berpotensi membuka perdebatan luas tentang batas-batas penggunaan AI dalam konteks militer di masa depan.

Situasi genting terjadi ketika Pentagon mengancam Anthropic untuk memberikan akses tanpa batas ke teknologi AI mereka, termasuk untuk pengawasan massal dan senjata otonom yang mematikan. Anthropic bersikeras menolak dengan alasan etika, menjadikan konflik ini sorotan utama dalam dunia teknologi dan moralitas karya AI. Sementara Anthropic menolak, beberapa raksasa teknologi lain seperti OpenAI dan xAI dikabarkan sudah menyetujui tuntutan serupa, membuat para pekerja di perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google merasa kecewa terhadap nilai perusahaan yang mereka percayai. Hal ini memicu diskusi mendalam tentang masa depan AI dan peran negara dalam mengendalikannya. Para pekerja teknologi mulai membentuk solidaritas dan menuntut perusahaan untuk menolak tekanan dari pemerintah agar teknologi AI tidak digunakan untuk tujuan yang membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat. Namun, banyak yang merasa sulit bagi perusahaan untuk bersikap tegas karena peluang keuntungan besar dan tekanan politik. Perusahaan seperti Anthropic menegaskan pentingnya manusia tetap berperan sebagai pengawas ketika AI digunakan dalam konteks militer, sementara perusahaan lain melonggarkan batasan demi memenangkan kontrak pemerintah. Ini memperlihatkan ketegangan antara prinsip etika dan realitas bisnis dalam pengembangan AI. Kondisi ini membuka diskusi besar tentang nilai dan masa depan teknologi AI yang seharusnya menjunjung tinggi kemanusiaan dan etika. Para pekerja dan pengamat berharap agar tekanan publik dan internal dapat mendorong perusahaan teknologi untuk berpegang pada jalur yang bertanggung jawab dan menolak potensi penyalahgunaan teknologi oleh pemerintah.