Arena Dominasi Digital & Geopolitik

Malaysia berkembang pesat sebagai pusat data dunia dengan banyak investasi dari perusahaan teknologi global dan China. Negara ini telah membangun pusat data besar dengan kapasitas total mencapai ratusan mW dan berencana menambah kapasitas signifikan hingga 2025. Industri pusat data menjadi salah satu fokus investasi utama Malaysia saat ini. Malaysia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti harga listrik dan tanah murah untuk menarik perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Tencent, dan Alibaba. Johor menjadi pusat aktivitas dengan 12 pusat data dan proyek bernilai miliaran ringgit yang siap berjalan. Hal ini menunjukkan ambisi Malaysia untuk menjadi pusat teknologi regional yang kuat. Namun, ketegangan perang dagang antara AS dan China memaksa Malaysia menerapkan izin ketat untuk aktivitas chip AI dari AS, termasuk produk Nvidia. Regulasi ini menjadi tantangan besar karena Malaysia harus menyeimbangkan tekanan dari AS dengan hubungan bisnis pentingnya dengan China. Situasi ini akan menentukan arah investasi dan stabilitas industri pusat data Malaysia ke depan.

Presiden AS Donald Trump telah mengubah sikapnya dan membuka peluang untuk mengekspor chip AI tercanggih H200 dari Nvidia ke China setelah pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping pada Oktober 2025. Sikap ini melunak setelah sebelumnya ada pelarangan karena kekhawatiran penggunaan chip untuk keperluan militer China. Meski sudah ada izin dari Trump, hingga saat ini tidak ada chip H200 yang berhasil dikirim ke China. Bea cukai China dilaporkan pernah menolak chip tersebut, sementara pejabat AS menegaskan bahwa penjualan legalnya juga belum terjadi. Terdapat laporan tentang penyelundupan chip AI Nvidia yang digunakan oleh perusahaan startup AI China bernama DeepSeek. Pemerintah AS menyatakan sedang menindak tegas kasus penyelundupan ini sebagai prioritas penegakan hukum demi keamanan nasional. Dari sisi AS, pusat kebijakan AI di Gedung Putih percaya bahwa mengizinkan ekspor chip AI kepada China dapat memperlambat kemajuan perusahaan China seperti Huawei. Namun, pihak lain khawatir chip ini bisa disalahgunakan untuk memperkuat kemampuan militer China dan mengancam dominasi AS di bidang AI. Sementara itu, China terus berupaya mengembangkan chip AI buatannya sendiri sebagai bagian dari strategi kemandirian teknologi. Pemerintah China bahkan memberikan insentif seperti diskon listrik bagi perusahaan yang menggunakan chip lokal, menandakan fokus besar dalam mengejar ketertinggalan teknologi dari AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi bagi diplomat Amerika Serikat agar melobi negara lain menolak aturan ketat tentang pengelolaan data warga oleh perusahaan teknologi AS. Kebijakan ini bertujuan menjaga arus data global tetap bebas dan meminimalkan regulasi ketat seperti mandat kedaulatan data yang mewajibkan data disimpan di negara asal. Washington beralasan bahwa aturan kedaulatan data dapat mengganggu arus data global, meningkatkan biaya keamanan siber, serta membatasi layanan kecerdasan buatan dan komputasi awan. Selain itu, regulasi ketat ini dianggap dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas kontrol dan sensor yang merugikan kebebasan sipil. Berbagai negara, terutama di Eropa, telah memperketat regulasi proteksi data pribadi dengan contoh paling terkenal adalah GDPR yang membatasi transfer data ke luar kawasan. Regulasi ini juga sudah memaksa perusahaan teknologi AS membayar denda besar akibat pelanggaran, memperbesar kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan. China juga disebut sebagai negara dengan kebijakan data yang sangat ketat untuk memperkuat pengawasan dan keuntungan strategisnya. Amerika Serikat melihat ini sebagai ancaman sekaligus mendorong forum internasional bernama Global Cross-Border Privacy Rules Forum untuk mendukung arus data bebas sekaligus melindungi privasi secara global. Pendekatan baru pemerintahan Trump yang agresif menolak regulasi digital terutama di Eropa, termasuk kewajiban penghapusan konten ilegal, menimbulkan ketegangan baru di sektor digital global. Langkah ini menandai pergeseran kebijakan AS dari pendekatan persuasif ke tuntutan yang lebih keras, yang dapat memicu konflik kebijakan data internasional ke depan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT telah memicu diskusi mengenai konsumsi energi dan air yang sangat besar. CEO OpenAI, Sam Altman, menolak klaim bahwa tiap pertanyaan ChatGPT membutuhkan galon air, menyebutnya sebagai informasi yang salah dan berlebihan. Meski kebutuhan pendinginan pusat data memang menggunakan air dalam jumlah besar, teknologi terus berkembang sehingga beberapa fasilitas baru tidak lagi bergantung pada air sebagai sistem pendingin utama. Namun, laporan memperkirakan penggunaan air untuk pendinginan ini akan meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam 25 tahun mendatang seiring naiknya kebutuhan komputasi. Altman menyatakan bahwa masalah utama sebenarnya adalah konsumsi energi secara keseluruhan akibat meningkatnya penggunaan AI di seluruh dunia. Ia mengajak dunia untuk beralih ke energi nuklir, angin, dan surya sebagai sumber utama agar kebutuhan ini dapat terpenuhi secara ramah lingkungan. Secara menarik, Altman juga menyentuh perbandingan yang dibuat oleh Bill Gates tentang efisiensi energi otak manusia versus pelatihan AI. Menurut Altman, perbandingan yang lebih tepat adalah energi yang dibutuhkan AI dalam menjawab satu pertanyaan setelah model selesai dilatih, yang mungkin sudah setara atau lebih efisien daripada manusia. Perdebatan ini juga mendapat kritik dari pakar lain seperti Sridhar Vembu yang menolak penyamaan AI dengan manusia. Sementara itu, pembangunan pusat data baru menghadapi penolakan dari masyarakat setempat yang khawatir akan beban listrik dan kenaikan tarif listrik, menandai tantangan sosial dalam ekspansi teknologi AI.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih marak terjadi karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mulai menggantikan pekerjaan manusia. Di sisi lain, banyak pengangguran dan lulusan baru mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan seiring perusahaan yang mengurangi perekrutan akibat kondisi ekonomi yang tidak pasti. Rob Garlick dari Citi Global Insights memprediksi jumlah robot AI akan melampaui jumlah pekerja manusia dalam beberapa dekade nanti. Robot seperti humanoid, robot pembersih rumah, dan mobil otomatis diperkirakan akan meningkat pesat, bahkan mencapai 4 miliar unit pada tahun 2050. Perusahaan lebih banyak memilih agen AI karena biayanya lebih murah dibanding menggaji pekerja manusia. Misalnya, robot dengan harga Rp 250.50 ribu (US$15.000) dapat kembali modal hanya dalam waktu kurang dari 4 minggu dengan menggantikan upah pekerja manusia yang diestimasikan Rp 684.70 ribu (US$41) per jam. Pemimpin bisnis dan tokoh seperti Elon Musk dan Bob Sternfels memprediksi AI akan semakin memenuhi dunia kerja dan bahkan akan menyamai jumlah tenaga manusia dalam waktu dekat. Namun, kekhawatiran bertambah karena banyak perusahaan besar seperti Amazon dan Lufthansa sudah mengaitkan PHK dengan penggunaan AI. Di sisi lain, ada juga pandangan optimis dari CEO Nvidia, Jensen Huang, yang mengatakan AI akan membawa gelombang pekerjaan baru dengan gaji tinggi, terutama di bidang pembangunan dan pemeliharaan teknologi AI serta keterampilan khusus seperti tukang pipa, listrik, dan konstruksi.

Pemerintah Indonesia telah tanda tangani kerjasama dengan perusahaan teknologi global, Arm Limited, untuk mempercepat pengembangan teknologi desain chip semikonduktor di Indonesia. Langkah ini bertujuan membangun kekuatan teknologi nasional dalam sektor yang sangat strategis. Dalam kerja sama ini, akan dikembangkan enam rancangan chip dengan intellectual property (IP) yang sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Sektor yang menjadi fokus meliputi otomotif, Internet of Things, pusat data, peralatan rumah, hingga teknologi masa depan seperti kendaraan otonom dan komputasi kuantum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa teknologi dipandang sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan bagian dari strategi besar menuju visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi juga melibatkan perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti ITB, UGM, dan UI, yang selama dua tahun terakhir telah dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kemampuan software nasional. Para talenta nasional akan dijaring dan dilatih langsung oleh para ahli dari Arm Limited. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat menarik investasi manufaktur chip dari perusahaan global untuk menanam modal di Indonesia, sehingga ekosistem semikonduktor nasional menjadi kuat dan mandiri di masa depan.

Perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat seperti Amazon, Microsoft, Meta, dan Alphabet memperluas pengaruh mereka di Asia melalui investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI) di India. Diperkirakan, investasi hyperscaler global dalam AI tahun ini mencapai Rp 11.69 quadriliun (US$700 miliar) atau sekitar Rp 11.000 triliun. Microsoft mengumumkan rencana investasi sebesar Rp 835.00 triliun (US$50 miliar) khusus untuk pengembangan AI di kawasan Global South termasuk India hingga akhir dekade. Selain itu, OpenAI dan AMD menggandeng Tata Group, perusahaan asal India, untuk memperkuat kemampuan AI di negara tersebut. Di sisi lokal, konglomerasi besar India seperti Reliance Industries dan Adani Group menyiapkan investasi masing-masing Rp 1.84 quadriliun (US$110 miliar) dan Rp 1.67 quadriliun (US$100 miliar) untuk membangun data center dan infrastruktur digital AI dalam 10 tahun ke depan. Ini menunjukkan betapa seriusnya India dalam membangun ekosistem teknologi mereka. Selain investasi korporasi, kerja sama bilateral antara pemerintah AS dan India juga semakin erat dengan penandatanganan kesepakatan Pax Silica yang bertujuan mengamankan rantai pasok teknologi berbasis silikon di masa depan. Tokoh penting dunia teknologi pun turut hadir dalam acara ini. Meski ada potensi besar, sejumlah analis menilai India masih menghadapi tantangan dalam menarik modal ventura dan memperbaiki iklim usaha di sektor AI. Namun, dengan talenta teknik yang kuat dan kemitraan yang semakin erat, India dapat menjadi kekuatan besar dalam pengembangan AI di masa depan.

Amerika Serikat menghadapi persaingan ketat dengan China dalam menguasai industri kecerdasan buatan atau AI. China telah berhasil menawarkan solusi AI yang murah, mudah diadaptasi dan kompatibel dengan infrastruktur lokal, terutama di negara-negara berkembang. Untuk melawan pengaruh China, AS membentuk inisiatif baru yang bernama Tech Corps, di bawah payung lembaga Peace Corps. Inisiatif ini akan mengirim sukarelawan AS yang ahli dalam bidang teknologi untuk membantu negara mitra mengadopsi teknologi AI buatan Amerika. Sukarelawan dari Tech Corps akan fokus mendukung implementasi AI di berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertumbuhan ekonomi di luar negeri. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari Program Ekspor AI Amerika yang diumumkan oleh pemerintahan Donald Trump pada tahun 2025. Tujuan utama dari Tech Corps adalah menjaga dominasi Amerika Serikat di bidang teknologi canggih dan memperluas pengaruh globalnya. Langkah ini dianggap sebagai strategi soft power dan diplomasi untuk menghadapi daya tarik teknologi AI China yang semakin besar. Meskipun China menawarkan solusi AI yang murah dan mudah disesuaikan menggunakan model terbuka, AS berharap dengan dukungan sukarelawan yang terlatih, teknologi AI buatannya akan bisa diadopsi secara efektif di berbagai negara, memperkuat posisi Amerika di persaingan teknologi global.