Pemerintah Gabon memutus akses ke platform media sosial utama seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok mulai tanggal 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil di tengah krisis ekonomi dan sosial yang sedang melanda negara Afrika Tengah tersebut.
Krisis likuiditas dan ketergantungan pada impor makanan menyebabkan tekanan berat pada masyarakat Gabon, terutama di tengah biaya hidup yang mahal dan tingkat pengangguran yang tinggi mencapai 20 persen. Hal ini memicu perdebatan dan diskusi tajam di media sosial.
Regulator media di Gabon menyatakan pemblokiran ini dilakukan karena konten yang beredar dianggap dapat merusak kohesi sosial dan mengancam keamanan nasional. Mereka menyebutkan ada banyak konten yang tidak pantas, fitnah, dan berisi kebencian yang tersebar secara luas.
Dampak dari pemblokiran platform digital ini cukup besar, karena masyarakat mengandalkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat kerja, berdagang, berinovasi, dan menyuarakan aspirasi politik. Langkah ini dinilai melumpuhkan berbagai aktivitas penting di tengah kondisi yang sudah sulit.
Situasi politik Gabon berubah setelah kudeta yang dipimpin Brice Oligui Nguema pada Agustus 2023, yang mengakhiri rezim Ali Bongo selama lebih dari 50 tahun. Namun, meskipun ada transisi politik dan reformasi, Bank Dunia memprediksi kondisi ekonomi Gabon masih sangat rapuh.