Courtesy of CNBCIndonesia
Ikhtisar 15 Detik
- Badan Gizi Nasional membutuhkan dukungan dari Kejaksaan Agung untuk mengelola anggaran secara akuntabel.
- Pengawalan kebijakan penting untuk mencegah masalah di masa depan dan memastikan implementasi yang baik.
- Kerja sama antara BGN dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat mempercepat program gizi nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bertemu dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, untuk membahas dukungan dalam program gizi nasional. Jaksa Agung menekankan pentingnya pengawalan terhadap kebijakan yang diambil oleh BGN agar implementasinya berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengawalan ini juga bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran, terutama karena BGN mengelola dana besar sebesar Rp71 triliun dan bisa mencapai Rp171 triliun.
Dadan menjelaskan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Dengan dukungan ini, diharapkan program-program gizi nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi 82,9 juta penerima manfaat di masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program gizi yang penting bagi kesehatan masyarakat.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan Dadan Hindayana mengunjungi Kejaksaan Agung?A
Dadan Hindayana mengunjungi Kejaksaan Agung untuk berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional.Q
Mengapa dukungan dari Kejaksaan Agung dianggap penting?A
Dukungan dari Kejaksaan Agung dianggap penting untuk mengawal kebijakan dan mencegah kebocoran anggaran.Q
Berapa jumlah dana yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional?A
Badan Gizi Nasional mengelola dana sebesar Rp71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp171 triliun.Q
Siapa yang menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia?A
Jaksa Agung Republik Indonesia adalah ST Burhanuddin.Q
Apa harapan kedua belah pihak dari kerja sama ini?A
Kedua belah pihak berharap kerja sama ini dapat mempercepat implementasi program gizi nasional dengan tata kelola yang transparan.