Courtesy of CNBCIndonesia

Rangkuman Berita: Inklusi Asuransi Turun Jadi 12%, Regulasi Asuransi Wajib Jadi Solusi

17 Maret 2025 pukul 20.40 WIB

205 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Tingkat literasi asuransi meningkat, tetapi inklusi keuangan masih rendah.
Regulasi dan program asuransi wajib diharapkan dapat meningkatkan inklusi asuransi.
Pemerintah sedang mempersiapkan aturan terkait dana pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Angka inklusi keuangan asuransi di Indonesia masih rendah meskipun literasinya meningkat. Menurut survei, tingkat pemahaman masyarakat tentang asuransi naik menjadi 76,25% pada tahun 2024, tetapi hanya 12,21% yang benar-benar membeli asuransi. Ketua Dewan Asuransi Indonesia, Yulius Bhayangkara, mengatakan bahwa tantangan ini perlu diatasi dengan sosialisasi dan dukungan regulasi, seperti penerapan asuransi wajib, contohnya BPJS Kesehatan.

Pemerintah juga sedang merencanakan aturan untuk menjadikan asuransi kendaraan wajib bagi pemilik mobil dan motor, serta mengembangkan dana pensiun wajib untuk pekerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun, karena saat ini rasio pendapatan pensiun di Indonesia masih rendah dibandingkan standar internasional.

(Sumber)

Pertanyaan Terkait

Apa yang dimaksud dengan inklusi keuangan asuransi?

Inklusi keuangan asuransi merujuk pada sejauh mana masyarakat memiliki akses dan menggunakan produk asuransi.

Bagaimana perkembangan literasi asuransi di Indonesia pada tahun 2024?

Literasi asuransi di Indonesia meningkat menjadi 76,25% pada tahun 2024 dari 31,72% pada tahun 2022.

Apa tantangan yang dihadapi industri asuransi di Indonesia?

Tantangan yang dihadapi industri asuransi adalah rendahnya tingkat inklusi meskipun literasi meningkat.

Apa itu asuransi Third Party Liability (TPL)?

Asuransi Third Party Liability (TPL) adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga akibat risiko yang ditanggung oleh kendaraan bermotor.

Apa rencana pemerintah terkait dana pensiun bagi pekerja di Indonesia?

Pemerintah sedang merencanakan aturan terkait dana pensiun wajib bagi pekerja, yang akan menambah iuran pensiun di luar JHT dari BPJS Ketenagakerjaan.