TLDR
Pemerintahan Trump berusaha melawan regulasi data ketat di negara lain. GDPR menjadi tantangan besar bagi perusahaan teknologi Amerika dalam hal perlindungan data. China juga diberi perhatian terkait kebijakan data yang restriktif dan pengaruh globalnya. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi bagi diplomat Amerika Serikat agar melobi negara lain menolak aturan ketat tentang pengelolaan data warga oleh perusahaan teknologi AS. Kebijakan ini bertujuan menjaga arus data global tetap bebas dan meminimalkan regulasi ketat seperti mandat kedaulatan data yang mewajibkan data disimpan di negara asal.Washington beralasan bahwa aturan kedaulatan data dapat mengganggu arus data global, meningkatkan biaya keamanan siber, serta membatasi layanan kecerdasan buatan dan komputasi awan. Selain itu, regulasi ketat ini dianggap dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas kontrol dan sensor yang merugikan kebebasan sipil.Berbagai negara, terutama di Eropa, telah memperketat regulasi proteksi data pribadi dengan contoh paling terkenal adalah GDPR yang membatasi transfer data ke luar kawasan. Regulasi ini juga sudah memaksa perusahaan teknologi AS membayar denda besar akibat pelanggaran, memperbesar kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan.China juga disebut sebagai negara dengan kebijakan data yang sangat ketat untuk memperkuat pengawasan dan keuntungan strategisnya. Amerika Serikat melihat ini sebagai ancaman sekaligus mendorong forum internasional bernama Global Cross-Border Privacy Rules Forum untuk mendukung arus data bebas sekaligus melindungi privasi secara global.Pendekatan baru pemerintahan Trump yang agresif menolak regulasi digital terutama di Eropa, termasuk kewajiban penghapusan konten ilegal, menimbulkan ketegangan baru di sektor digital global. Langkah ini menandai pergeseran kebijakan AS dari pendekatan persuasif ke tuntutan yang lebih keras, yang dapat memicu konflik kebijakan data internasional ke depan.
