Dinamika Industri AI

Perlombaan mengendalikan kecerdasan buatan (AI) memanas, terutama dengan konflik antara Pentagon dan perusahaan AI seperti Anthropic mengenai siapa yang berhak menentukan cara pemanfaatan AI bagi militer. Kondisi ini semakin rumit karena ada penolakan keras dari masyarakat terhadap pembangunan pusat data yang sangat diperlukan untuk mendukung teknologi tersebut. Dialog publik mengenai AI sering disampaikan dalam dua kubu besar, yaitu mereka yang pesimistis terhadap dampak AI dan mereka yang sangat optimistis. Hal ini menyulitkan munculnya diskusi yang lebih terfokus dan seimbang mengenai risiko dan manfaat AI dalam berbagai aspek kehidupan. Di tengah situasi tersebut, Alex Bores, seorang anggota Majelis Negara Bagian New York sekaligus calon anggota Kongres, mengajukan RAISE Act. Undang-undang ini menjadi yang pertama di New York yang secara khusus mengatur keselamatan dan regulasi penggunaan AI agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Namun, langkah Bores ini tidak lepas dari tantangan berat. Kelompok lobi dari Silicon Valley meluncurkan kampanye iklan agresif senilai 125 juta dolar untuk menyerang dan menentang regulasi tersebut, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perusahaan teknologi dalam menentukan kebijakan terkait AI. Pembahasan dengar pendapat dan podcast seperti yang disiarkan oleh TechCrunch melalui Equity menghadirkan wawasan penting bagi publik mengenai kompleksitas perdebatan AI dan bagaimana regulasi yang seimbang dapat menjadi solusi agar teknologi ini dapat berkembang dengan aman dan terkendali.

Anthropic, perusahaan yang mengembangkan teknologi AI, sedang menghadapi tekanan dari Departemen Perang Amerika Serikat yang meminta akses tanpa batas ke teknologi mereka. Permintaan ini menimbulkan kekhawatiran besar karena militer berencana menggunakan AI untuk pengawasan massal dan senjata otonom, yang bertentangan dengan prinsip perusahaan tersebut. Sebagai respon terhadap situasi ini, lebih dari 300 karyawan dari Google dan lebih dari 60 karyawan OpenAI menandatangani surat terbuka. Surat ini menyerukan perusahaan mereka agar mendukung Anthropic dan menolak permintaan militer yang dinilai berbahaya dan melanggar etika penggunaan teknologi AI. CEO OpenAI, Sam Altman, secara informal menyatakan dirinya tidak setuju dengan ancaman militer menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan terhadap perusahaan AI, sementara ilmuwan Google DeepMind, Jeff Dean, juga menyuarakan penentangan atas penggunaan AI untuk pengawasan massal yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan. Meskipun militer saat ini sudah menggunakan AI dari beberapa perusahaan seperti ChatGPT, Grok, dan Gemini untuk tugas tak rahasia, mereka berupaya memperluas penggunaan teknologi tersebut ke ranah rahasia dan lebih sensitif. Anthropic menolak keras perluasan akses ini dan menegaskan tidak akan membiarkan teknologinya digunakan dalam mass surveillance maupun senjata otomatis. Ketegangan antara kepentingan keamanan nasional dan etika teknologi ini menunjukkan tantangan berat di masa depan bagi industri AI. Ancaman militer menggunakan DPA atau label sebagai risiko rantai pasokan menunjukkan bahwa konflik ini bisa mengubah hubungan antara perusahaan teknologi dan pemerintah secara signifikan.

Situasi genting terjadi ketika Pentagon mengancam Anthropic untuk memberikan akses tanpa batas ke teknologi AI mereka, termasuk untuk pengawasan massal dan senjata otonom yang mematikan. Anthropic bersikeras menolak dengan alasan etika, menjadikan konflik ini sorotan utama dalam dunia teknologi dan moralitas karya AI. Sementara Anthropic menolak, beberapa raksasa teknologi lain seperti OpenAI dan xAI dikabarkan sudah menyetujui tuntutan serupa, membuat para pekerja di perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google merasa kecewa terhadap nilai perusahaan yang mereka percayai. Hal ini memicu diskusi mendalam tentang masa depan AI dan peran negara dalam mengendalikannya. Para pekerja teknologi mulai membentuk solidaritas dan menuntut perusahaan untuk menolak tekanan dari pemerintah agar teknologi AI tidak digunakan untuk tujuan yang membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat. Namun, banyak yang merasa sulit bagi perusahaan untuk bersikap tegas karena peluang keuntungan besar dan tekanan politik. Perusahaan seperti Anthropic menegaskan pentingnya manusia tetap berperan sebagai pengawas ketika AI digunakan dalam konteks militer, sementara perusahaan lain melonggarkan batasan demi memenangkan kontrak pemerintah. Ini memperlihatkan ketegangan antara prinsip etika dan realitas bisnis dalam pengembangan AI. Kondisi ini membuka diskusi besar tentang nilai dan masa depan teknologi AI yang seharusnya menjunjung tinggi kemanusiaan dan etika. Para pekerja dan pengamat berharap agar tekanan publik dan internal dapat mendorong perusahaan teknologi untuk berpegang pada jalur yang bertanggung jawab dan menolak potensi penyalahgunaan teknologi oleh pemerintah.

Perplexity AI baru-baru ini memperkenalkan Perplexity Computer, sebuah sistem AI yang unik karena tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi juga bisa menjalankan perangkat lunak secara langsung. Sistem ini menggabungkan banyak model AI untuk memahami, merancang, dan mengeksekusi berbagai tugas yang biasanya dilakukan manusia secara manual dalam komputer. Perplexity Computer bisa bekerja dengan antarmuka perangkat lunak yang biasa dipakai pemakai, seperti web, desktop, dan API. Sistem ini dapat membaca tampilan layar, memahami langkah-langkah tugas yang diperlukan, dan menangani kesalahan atau kondisi tak terduga sambil menjaga konteks agar tidak kehilangan informasi yang penting selama proses. Pendekatan yang dilakukan berbeda dari meningkatkan ukuran model AI semata. Perplexity mengutamakan orkestrasi atau koordinasi antar model spesialis yang berbeda, misalnya model bahasa untuk logika, model visi untuk mengerti tampilan, dan sistem memori untuk menyimpan kondisi sesi, sehingga dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lama secara otomatis. Ini menandai pergeseran tren di industri AI, dari asisten yang hanya memberi saran menjadi agen digital yang operasional dan dapat bekerja penuh dalam aplikasi bisnis nyata. Tantangannya antara lain menjaga kepercayaan, keamanan, dan kontrol agar AI dapat dipercaya menyelesaikan workflow kompleks tanpa supervision ketat. Saat ini Perplexity Computer tersedia untuk pelanggan tingkat Max dan Enterprise Max, tanpa rincian akses lebih luas. Perkembangan ini menandai bahwa frontier AI selanjutnya bukan hanya model besar, tapi bagaimana memadukan banyak model yang berbeda agar efektif dalam menyelesaikan problem dunia nyata.

Teknologi baru seperti smartglasses dan Large Language Models (LLM) sedang mengalami tantangan besar akibat menurunnya kepercayaan masyarakat. Kabar negatif tentang fitur baru dan pengalaman pribadi menggunakan informasi dari AI yang ternyata salah menjadi contoh nyata bagaimana kepercayaan ini bisa runtuh. Masyarakat mulai meragukan kebenaran informasi dan cara teknologi mempengaruhi keputusan mereka. Anat Baron, seorang futuris dan pembicara AI, menjelaskan fenomena 'authority drift' di mana AI terdengar sangat percaya diri sehingga orang cenderung mempercayai outputnya tanpa verifikasi. Hal ini berbahaya karena manusia bisa saja melepaskan tanggung jawab pribadi dan mulai bergantung penuh pada AI, meskipun AI tersebut bisa saja salah. Dalam konteks smartglasses, yang dirancang untuk memberikan informasi real-time langsung ke mata pengguna, kepercayaan menjadi kunci agar teknologi ini bisa diterima. Namun, pengguna smartglasses sering mendapat reaksi negatif, apalagi ketika mereka merekam di tempat publik tanpa izin yang jelas. Ini memunculkan usulan untuk membuat rekaman yang dilakukan lebih transparan, seperti penggunaan lampu perekam yang lebih terang dan meminta izin sebelum merekam. Pendekatan yang diusulkan oleh Anat Baron adalah 'Human + AI Equation', yaitu memastikan ada pembagian peran yang jelas antara manusia dan AI dalam pengambilan keputusan. Manusia harus tetap memiliki kontrol dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memverifikasi setiap keputusan yang dipengaruhi atau dihasilkan AI agar kepercayaan tidak terkikis. Kesimpulannya, untuk memastikan teknologi canggih ini membawa manfaat nyata dan diterima masyarakat, diperlukan kesadaran akan keterbatasan AI dan perlunya transparansi dalam penggunaannya. Kebiasaan memeriksa sumber informasi secara langsung harus tetap dijaga, dan norma-norma etis terutama dalam penggunaan smartglasses harus dikembangkan bersama agar teknologi bisa berjalan selaras dengan nilai kemanusiaan.

Komunitas dan aktivis di seluruh Inggris menggelar dua hari aksi untuk memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh pesatnya pembangunan pusat data. Kegiatan ini termasuk aksi jalan kaki dan diskusi online, bertujuan agar masyarakat dan pemerintah lebih menyadari dampak lingkungan dan sosial dari infrastruktur tersebut. Parlemen Inggris kini ikut menanggapi dengan membuka penyelidikan dampak penggunaan energi dan air oleh pusat data terhadap target pemerintah mencapai net zero. Para anggota parlemen, dipimpin oleh Toby Perkins, mengingatkan pentingnya evaluasi matang sebelum memberikan izin pengembangan pusat data secara masif. Aktivis dari Global Action Plan dan kelompok lain mengkritik bahwa kepentingan industri teknologi besar terlalu dominan, sementara suara komunitas lokal sering diabaikan. Mereka menilai pembangunan tanpa batas pusat data dapat mengorbankan energi dan air yang dibutuhkan oleh masyarakat dan merusak iklim. Menurut ahli sustainability Angela Hultberg dari Kearney, pusat data hyperscale dapat mengonsumsi air setara kebutuhan 80.000 orang, terutama di wilayah dengan ketersediaan air terbatas seperti Inggris tenggara. Untuk mengurangi dampak, disarankan memindahkan pusat data ke tempat dengan iklim lebih dingin dan curah hujan tinggi, misalnya Skotlandia. Meskipun ada kekhawatiran, beberapa pihak seperti Maksim Sonin dari Stanford University menganggap bahwa kemajuan teknologi memungkinkan pusat data dibangun dekat sumber energi baru yang lebih bersih. Bahkan teknologi data center terapung yang berjalan sendiri menggunakan energi terbarukan dan nuklir sedang dikembangkan untuk masa depan yang lebih hijau.

Seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), kreativitas dalam industri hiburan mengalami perubahan besar. Alih-alih menggantikan manusia, AI kini berfungsi sebagai alat kolaborasi yang membantu para seniman dan kreator mengeksplorasi ide lebih cepat dan luas. Proyek Sound Drive, misalnya, memanfaatkan AI untuk menciptakan musik yang berubah sesuai cara pengguna mengemudi, memperlihatkan bagaimana teknologi bisa menghasilkan pengalaman baru yang dinamis dan personal. Manon Dave, Head of Future World Design di BBC R&D, memberikan perspektif penting tentang peran AI dalam proses kreatif. Dia menekankan bahwa teknologi seperti synthesizer dan AutoTune sebelumnya sempat ditakuti, namun kini menjadi alat penting dalam musik. AI juga diharapkan mengurangi pekerjaan membosankan seperti finishing dan iterasi, sehingga kreator bisa lebih fokus pada ideasi dan eksplorasi imajinatif. Meskipun demikian, tantangan besar masih ada, terutama soal atribusi dan penggunaan data pelatihan AI. Saat ini belum ada sistem efektif untuk melacak siapa yang berkontribusi dalam data yang digunakan AI, sehingga risiko ketidakadilan dan eksploitasi tinggi. BBC terlibat dalam pengembangan protokol C2PA yang mengedepankan transparansi dan verifikasi sumber karya untuk melindungi kreator. Ke depan, Dave memprediksi hiburan akan menjadi lebih personal dan adaptif, tidak sekadar mengandalkan rekomendasi otomatis, tapi menciptakan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan tiap individu. Teknologi akan berkembang menjadi lingkungan personal yang menyenangkan dan membantu, bukan mengganggu, sehingga pengguna merasa mendapat manfaat nyata dari AI. Pesan utama dari Dave kepada para calon seniman adalah supaya mereka menggabungkan keterampilan mendalam dengan rasa ingin tahu terhadap teknologi baru, seperti AI. Dengan sikap terbuka dan kreatif, mereka dapat memanfaatkan AI sebagai alat pengembang bakat mereka. Sikap ini akan menjadi pembeda di tengah kemudahan akses menghasilkan konten pas-pasan secara otomatis.

Anthropic adalah sebuah perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) yang kini menghadapi tekanan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD). Mereka ingin mendapatkan akses penuh tanpa batasan ke sistem AI yang dikembangkan oleh Anthropic untuk keperluan militer. Namun, CEO Anthropic, Dario Amodei, menolak permintaan tersebut. Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait penggunaan AI yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi, terutama dalam dua kasus utama: pengawasan massal terhadap warga dan penggunaan senjata yang sepenuhnya otonom tanpa campur tangan manusia. Departemen Pertahanan memberikan sebuah ultimatum kepada Anthropic, meminta mereka untuk setuju dengan permintaan akses tanpa batas atau menghadapi konsekuensi. Konsekuensi tersebut termasuk kemungkinan Anthropic dicap sebagai risiko rantai pasokan yang biasanya ditujukan untuk musuh asing, atau bisa juga pemerintahan menggunakan Defense Production Act (DPA) untuk memaksa Anthropic memenuhi permintaan. DPA adalah undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengatur produksi perusahaan demi kepentingan pertahanan nasional. Dario Amodei menanggapi kedua ancaman ini dengan menunjukkan kontradiksi di dalamnya. Ia berkata bahwa pemerintah sekaligus mencap Anthropic sebagai ancaman keamanan dan juga menganggap teknologi mereka sangat penting bagi keamanan nasional. Meskipun begitu, Anthropic tetap membuka kesempatan untuk membantu militer dengan syarat adanya batasan tertentu, terutama untuk melindungi nilai-nilai demokrasi dan memastikan penggunaan teknologi yang aman. Selain Anthropic, DOD juga sedang menyiapkan xAI sebagai alternatif jika kerja sama dengan Anthropic berakhir. Amodei menegaskan bahwa jika pemerintah memutuskan untuk memutus kontrak dengan Anthropic, perusahaan mereka akan memastikan proses transisi yang lancar agar berbagai operasi dan misi militer tidak terganggu. Ini menunjukkan itikad baik Anthropic untuk tetap profesional meski menghadapi tekanan keras. Keputusan Anthropic untuk menolak permintaan pemerintah ini menjadi bagian dari perdebatan global lebih luas tentang bagaimana teknologi AI harus digunakan, terutama di bidang militer. Sikap Tegas ini juga menandakan perlunya regulasi dan batasan etika dalam pengembangan teknologi AI, agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.

Dalam dekade terakhir, AI lebih banyak berfokus pada interaksi berbasis teks yang membutuhkan peran aktif manusia untuk menjalankan tindakan berikutnya. Hal ini membatasi kemampuan AI untuk berperan dalam proses kerja yang lebih kompleks di mana persepsi visual dan interaksi langsung dengan aplikasi sangat penting. Anthropic baru-baru ini mengumumkan akuisisi Vercept, sebuah perusahaan yang spesialis dalam membangun sistem persepsi dan kontrol AI yang bisa beroperasi langsung di aplikasi komputer yang sering digunakan manusia seperti CRM dan ERP. Akuisisi ini menandai perubahan strategi Anthropic menjadi lebih fokus pada pengembangan AI yang bisa bertindak secara otonom dan andal dalam lingkungan kerja nyata. Claude, model AI utama Anthropic, sudah menunjukkan lompatan besar dalam kemampuannya dengan versi terbaru yaitu Claude Sonnet 4.6. Meski demikian, kemampuan AI ini masih kurang ketika harus menjalankan tugas multi-langkah di aplikasi nyata, karena keterbatasan dalam memahami konteks visual dan status aplikasi secara real-time. Sebelumnya, metode AI mengandalkan screenshot untuk mengenali elemen UI yang membuat proses menjadi lambat dan rentan error. Vercept menawarkan solusi dengan memodelkan aplikasi secara berkelanjutan sehingga AI mampu memahami keadaan aplikasi seperti manusia yang tahu kapan jendela pemuatan, dialog baru muncul, atau proses tertunda. Dengan menggunakan teknologi Vercept, Anthropic memperkuat posisinya dalam kompetisi global pengembangan AI otonom yang dapat diintegrasikan langsung dengan berbagai aplikasi perusahaan tanpa harus bergantung pada API terbatas, sambil memberikan kontrol keamanan dan kepatuhan yang vital untuk kepercayaan perusahaan.

Presiden Donald Trump mengumumkan rencana kerja sama dengan perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, Meta, dan Microsoft untuk membangun pembangkit listrik baru khususnya bagi pusat data kecerdasan buatan (AI). Tujuannya adalah agar perusahaan-perusahaan ini bisa memenuhi kebutuhan daya mereka sendiri tanpa membebani konsumen rumah tangga yang sudah menghadapi kenaikan biaya listrik. Beberapa perusahaan teknologi, termasuk Meta dan Microsoft, telah membuat komitmen sukarela untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik baru guna menjaga ketersediaan listrik bagi pusat data mereka. Namun, implementasi janji ini masih menghadapi tantangan regulasi dan kerjasama dengan operator jaringan listrik serta otoritas lokal. Kenaikan biaya listrik sebesar 13 persen secara nasional pada tahun 2025 sudah memberatkan banyak konsumen. Ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan listrik dari berbagai sektor, termasuk penggunaan pusat data AI yang diperkirakan akan meningkat dua hingga tiga kali lipat pada 2028, serta pembaruan infrastruktur yang sudah tua. Meskipun begitu, rencana pembangunan pembangkit listrik baru, terutama yang berbahan bakar fosil, menghadapi penolakan dari masyarakat lokal dan kendala teknis seperti keterbatasan pasokan turbin gas. Pendukung lingkungan memperingatkan bahwa strategi ini bisa memperburuk polusi dan perubahan iklim. Respons dari pihak oposisi, seperti Gubernur Virginia Abigail Spanberger, menekankan pentingnya mengatasi biaya listrik tinggi demi kepentingan rakyat. Dia menggarisbawahi urgensi masalah ini yang menjadi perhatian utama di banyak wilayah di Amerika Serikat.