Courtesy of CNBCIndonesia

Kekhawatiran Pelaku Digital Soal PP TUNAS: Hambat Inovasi dan Batasi Akses Anak

Menginformasikan tantangan dan kekhawatiran dari pelaku dan asosiasi bisnis digital terkait penerapan PP TUNAS yang mengatur perlindungan anak di layanan digital serta dampak regulasi ini terhadap akses, privasi, beban administratif, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi digital.

27 Feb 2026, 13.15 WIB

251 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Regulasi PP Tunas dapat membatasi akses layanan digital bagi anak dan remaja.
Asosiasi E-commerce dan pelaku industri digital khawatir tentang ketidakpastian hukum dan beban administratif yang ditimbulkan.
Pentingnya klasifikasi risiko platform digital untuk melindungi anak tanpa menghambat inovasi di sektor digital.

Jakarta, Indonesia - Pada bulan Maret mendatang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) akan mulai berlaku penuh. Peraturan ini dibuat untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik khususnya dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berbahaya. Namun, aturan ini juga mewajibkan penyelenggara layanan digital melakukan klasifikasi risiko dan pembatasan akses sesuai usia anak.

Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA) mengungkapkan kekhawatiran terhadap rancangan aturan ini. Mereka menilai bahwa aturan tersebut terlalu membatasi akses ke hampir semua layanan digital dan memasukkan banyak layanan ke dalam kategori risiko tinggi tanpa mempertimbangkan perlindungan yang sudah ada pada platform. Ini dinilai bisa merugikan pengguna dan pelaku usaha.

Satu hal yang menjadi sorotan adalah verifikasi usia yang belum memiliki standar teknis yang jelas dan seragam. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan data pengguna serta menambah biaya kepatuhan bagi perusahaan. Selain itu, aturan ini juga dapat menyebabkan fragmentasi sistem di antara platform digital yang bisa membingungkan pengguna.

Beban administratif yang diwajibkan oleh PP TUNAS, seperti penilaian mandiri dan pelaporan risiko, dinilai belum proporsional dan bisa menyulitkan pelaku usaha digital. Beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini bisa menghambat inovasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, dan membuat investasi di sektor digital menjadi kurang menarik.

Pelaku usaha dan asosiasi seperti Kadin Indonesia menekankan pentingnya aturan yang implementatif dan adaptif. Mereka berharap pemerintah dapat memperhitungkan dampak regulasi ini secara keseluruhan, agar aturan pelindung anak ini tidak justru membatasi akses anak remaja terhadap layanan digital penting seperti komunikasi, pendidikan, dan transaksi digital.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260227122704-37-714518/pengusaha-sebut-aturan-prabowo-berpotensi-hambat-ekonomi

Analisis Ahli

Hilmi Adrianto

"Mekanisme klarifikasi risiko dan pelabelan otomatis perlu dijelaskan lebih rinci agar perlakuan antar platform lebih adil dan menghindari pembatasan akses yang tidak proporsional."

Agung Yudha

"Ketidakjelasan penilaian risiko akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan percekcokan dalam perlindungan sehingga menghambat investasi dan bisnis digital."

Firlie Ganinduto

"Regulasi digital harus implementatif dan adaptif dengan memperhatikan dampak pada pelaku usaha serta ekosistem digital secara keseluruhan."

Analisis Kami

"Peraturan ini walaupun bertujuan baik untuk perlindungan anak, faktanya berisiko memperlambat perkembangan digital nasional dan menghambat inovasi karena beban regulasi yang berat dan implementasi yang belum jelas. Regulasi perlu disusun ulang dengan pendekatan yang lebih fleksibel, mempertimbangkan praktik terbaik global, serta dialog yang lebih intensif dengan pelaku industri."

Prediksi Kami

Jika PP TUNAS diterapkan tanpa revisi signifikan, kemungkinan akan terjadi hambatan dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia, muncul fragmentasi sistem dan peningkatan biaya kepatuhan, sekaligus membatasi akses anak-anak remaja terhadap layanan digital yang penting.

Pertanyaan Terkait

Apa itu PP Tunas?

PP Tunas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak.

Siapa yang menyuarakan kekhawatiran terkait PP Tunas?

Hilmi Adrianto, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA), menyuarakan kekhawatiran terkait PP Tunas.

Apa masalah yang dihadapi terkait verifikasi usia dalam PP Tunas?

Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya standar teknis yang jelas dan seragam untuk verifikasi usia yang dapat menimbulkan risiko privasi dan keamanan data.

Apa dampak dari PP Tunas terhadap ekonomi digital Indonesia?

Dampak dari PP Tunas dapat membatasi akses remaja terhadap layanan digital, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Apa kewajiban yang diberikan kepada PSE dalam PP Tunas?

Kewajiban PSE dalam PP Tunas termasuk menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan, dan mengklasifikasikan risiko platform.