KPAI dan Pemerintah Dorong Pembatasan Game Online Demi Perlindungan Anak

Belakangan ini, terjadi kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga terkait dengan pengaruh negatif game online seperti PUBG. Hal ini menimbulkan perhatian dari berbagai pihak, terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menegaskan pentingnya pembatasan game-game tersebut untuk melindungi anak dari konten negatif yang berlebihan. Kawiyan, komisioner KPAI, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membatasi permainan game online yang tidak sesuai umur anak dan dimainkan secara berlebihan. Selain pembatasan usia, Kawiyan juga menyarankan pembatasan durasi bermain dan pengawasan ketat oleh orang tua agar anak-anak bisa bermain dengan aman. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi penting, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang mengatur tata kelola sistem elektronik guna melindungi anak di ruang digital. Regulasi ini mengedepankan perlindungan anak dibandingkan kepentingan komersialisasi serta melarang profiling data anak tanpa izin. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2025 yang memuat peta jalan pelindungan anak di ranah online hingga 2029. Dokumen ini berisi strategi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi yang membahayakan anak-anak di dunia digital, yang apabila dijalankan baik akan membantu meningkatkan keamanan mereka. Selain PP dan Perpres tersebut, pemerintah juga punya aturan klasifikasi usia game melalui Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024. Aturan ini mewajibkan pelaku industri game agar memastikan konten dan durasi bermain anak-anak diawasi sehingga anak-anak bisa terhindar dari dampak negatif bermain game berlebihan.