Rangkuman Berita - Kelompok hak asasi manusia mengutuk Bangladesh karena membatalkan akreditasi 167 jurnalis.

Pemerintah sementara Bangladesh baru-baru ini mencabut akreditasi 167 jurnalis, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan pers di negara tersebut. Keputusan ini diambil dalam tiga tahap antara 29 Oktober hingga 7 November dan menuai kritik luas dari kelompok hak asasi manusia dan jurnalis. Para editor menyatakan bahwa tindakan ini berpotensi menciptakan iklim kontrol dan sensor terhadap media, serta melanggar semangat revolusi yang menggulingkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Meskipun jurnalis masih bisa melapor tanpa akreditasi, mereka tidak diizinkan masuk ke kementerian pemerintah, yang membatasi kemampuan mereka untuk meliput acara resmi.

Organisasi pemantau media, seperti Reporters Without Borders, menganggap pencabutan akreditasi ini mendorong jurnalis untuk melakukan sensor diri dan menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak konsisten dengan janji untuk memulihkan demokrasi dan kebebasan pers. Meskipun pemimpin pemerintah sementara, Muhammad Yunus, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap kebebasan media, serangan dan ancaman terhadap jurnalis terus berlanjut. Situasi ini menunjukkan tantangan besar bagi kebebasan pers di Bangladesh, yang telah mengalami penurunan peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers dunia.

Rangkuman Berita: Kelompok hak asasi manusia mengutuk Bangladesh karena membatalkan akreditasi 167 jurnalis.

Rangkuman Berita Serupa

Polisi Irlandia Utara secara ilegal memantau wartawan, putusan tribunal.

Serbia menggunakan teknologi perusahaan Israel untuk memungkinkan kampanye spionase, kata Amnesty.

Human Rights Watch memperingatkan tentang ancaman baru terhadap privasi dan kebebasan pers di El Salvador.

Eksklusif - Bangladesh mengurangi setengah pembelian listrik dari Adani India di tengah sengketa pembayaran.

Eksklusif - Bangladesh ingin merundingkan kembali kesepakatan tenaga Adani kecuali jika pengadilan membatalkannya.

Pendukung Imran Khan Menghentikan Protes Setelah Penindasan di Pakistan

Partai Imran Khan Mengakhiri Protes di Pakistan Setelah Tindakan Keras