Mendefinisikan Ulang Mobilitas Perkotaan dengan Teknologi: Mengatasi Kemacetan dan Mempercepat Pengiriman Last-Mile

Setelah pandemi COVID-19, banyak pekerja di AS kembali melakukan perjalanan harian ke kantor mereka, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah di kota-kota besar. Menurut laporan INRIX 2025 Global Traffic Scorecard, rata-rata pengemudi di AS menghabiskan 49 jam per tahun terjebak macet, meningkat 6 jam dibandingkan tahun sebelumnya. Chicago menjadi kota dengan kemacetan terburuk di AS, dimana pengemudi rata-rata kehilangan waktu hingga 112 jam per tahun, setara dengan dua minggu kerja penuh jam 8. Ini menyebabkan kerugian produktivitas dan biaya ekonomi sekitar 2,063 dolar AS per pengemudi setiap tahunnya. Dibandingkan dengan kota-kota besar lain di dunia, Istanbul di Turki menempati posisi teratas dengan rata-rata 118 jam waktu terbuang dalam kemacetan, mengalami peningkatan 30% dalam dua tahun terakhir. Secara global, 62% dari 942 kota yang dianalisis mencatat penurunan kecepatan dan peningkatan waktu perjalanan. Sementara itu, kota-kota kecil di AS cenderung memiliki kemacetan paling ringan. Contohnya, pengemudi di Cumberland, Maryland, hanya kehilangan sekitar satu jam per tahun karena macet. Kota-kota seperti Butte, Montana, dan Harlingen, Texas juga memiliki waktu kehilangan yang relatif rendah. Laporan INRIX juga menekankan bahwa kemacetan tidak hanya berdampak pada pengemudi pribadi tetapi juga memperlambat pengiriman barang, transportasi umum, dan meningkatkan polusi udara. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dan kebijakan transportasi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di masa depan.

Amazon baru saja meluncurkan layanan baru bernama Amazon Now yang berfokus pada pengiriman barang rumah tangga dalam waktu 30 menit atau kurang. Layanan ini tersedia di beberapa area di Seattle dan Philadelphia. Dengan layanan ini, pelanggan bisa membeli berbagai kebutuhan mulai dari susu, telur, hingga obat-obatan over-the-counter dengan sangat cepat. Layanan Amazon Now kini sudah terintegrasi langsung di dalam aplikasi utama Amazon. Pengguna bisa memilih opsi '30-Minute Delivery' untuk melihat apakah mereka berhak menggunakan layanan ini. Selain itu, layanan ini juga menyediakan fitur pelacakan pesanan dan memberi tip kepada pengantar secara langsung lewat aplikasi. Untuk biaya pengiriman, pelanggan Prime membayar mulai dari Rp 6.56 juta ($3,99) per pesanan, sedangkan pelanggan non-Prime harus membayar Rp 23.01 juta ($13,99) . Jika total belanjaan kurang dari Rp 246.68 ribu ($15) , ada biaya tambahan sebesar Rp 3.27 juta ($1,99) . Amazon menggunakan fasilitas pemenuhan kecil yang berada dekat dengan area pengiriman untuk memastikan barang bisa sampai dengan cepat. Amazon berharap dengan layanan ini mereka bisa bersaing lebih baik dengan perusahaan seperti DoorDash dan Instacart yang sudah lebih dulu dikenal dalam layanan pengiriman cepat. Layanan ini menjadi kelanjutan dari beberapa upaya sebelumnya oleh Amazon dalam menyediakan pengiriman ultra-cepat sejak tahun 2000-an. Sebelumnya, Amazon pernah memiliki layanan lain seperti Prime Now yang menyediakan pengiriman dua jam dan Amazon Today untuk pengiriman di hari yang sama, tetapi keduanya sudah dihentikan. Kini dengan Amazon Now, Amazon kembali mencoba mengambil peluang di segmen pengiriman yang sangat cepat.

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah meningkatkan jumlah pekerja platform atau online. Sayangnya, banyak dari mereka berstatus pekerja informal yang masih minim mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Kondisi ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah menerapkan regulasi khusus untuk mengatur hubungan kerja dan perlindungan bagi pekerja platform. Di Malaysia, ada Gig Workers Bill 2025 yang mengatur kemitraan, kontrak, dan penyelesaian sengketa antara pekerja dan platform. Selain itu, pekerja platform juga diakui sebagai pekerja khusus dan mendapat perlindungan sosial seperti asuransi kecelakaan dan program pensiun. Singapura mengikuti dengan Platform Workers Act 2024 yang memberikan pengakuan pekerja platform sebagai kategori baru dengan hak yang hampir menyerupai pekerja formal. Sementara itu, di Indonesia perlindungan sosial bagi pekerja platform masih sangat minim. Banyak pekerja platform bekerja dalam kondisi tidak stabil dengan jam kerja panjang dan upah rendah. Sistem jaminan sosial juga belum otomatis dan masih mengandalkan pendaftaran sukarela sehingga partisipasi pekerja dalam asuransi sosial rendah. Ini membuat mereka rentan dan mengalami ketidakpastian dalam perlindungan kesehatan dan kesejahteraan. Indef sebagai lembaga riset menyoroti perlunya segera dibentuk RUU Pekerja Platform yang mengatur aspek hukum, sosial, dan ekonomi. RUU ini akan memastikan hak berserikat, dialog sosial, perlindungan kesehatan kerja, fleksibilitas waktu kerja, serta kejelasan hubungan kerja dan transparansi upah agar iklim bisnis tetap atraktif namun pekerja juga terlindungi dengan baik. Selain itu, perlu ada upaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal dan platform dengan melibatkan strategi kreatif seperti penggunaan influencer media sosial untuk menyebarkan informasi program jaminan sosial. Langkah-langkah ini sangat penting agar kesejahteraan pekerja platform meningkat dan Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.