Rangkuman berita: Telat Lapor SPT Pajak hingga 11 April Bebas Sanksi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia telah mengumumkan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT WP OP) untuk Tahun Pajak 2024. Kebijakan ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025 dan bertujuan untuk membantu Wajib Pajak yang mungkin mengalami keterlambatan karena jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama.

Penghapusan sanksi ini berlaku untuk keterlambatan yang terjadi setelah tanggal jatuh tempo, yaitu dari 31 Maret 2025 hingga 11 April 2025. DJP menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak, sehingga mereka tidak akan dikenakan denda selama periode tersebut.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dimaksud dengan relaksasi sanksi administratif dalam konteks artikel ini?

Relaksasi sanksi administratif adalah penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2024.

Mengapa DJP memberikan relaksasi sanksi administratif?

DJP memberikan relaksasi ini untuk mengakomodasi jatuh tempo penyetoran pajak yang bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama.

Apa saja tanggal penting yang terkait dengan jatuh tempo pajak dan pelaporan SPT?

Tanggal penting terkait jatuh tempo adalah 31 Maret 2025 dan batas akhir pelaporan adalah 11 April 2025.

Apa yang terjadi setelah tanggal jatuh tempo terkait penghapusan sanksi?

Setelah tanggal jatuh tempo, sanksi administratif akan dihapus tanpa diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Siapa yang berhak mendapatkan relaksasi sanksi administratif ini?

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 berhak mendapatkan relaksasi sanksi administratif ini.

Rangkuman Berita: Telat Lapor SPT Pajak hingga 11 April Bebas Sanksi

Pertanyaan Terkait

Rangkuman Berita Serupa