Courtesy of CNBCIndonesia

Rangkuman Berita: Bos Pajak Bebaskan Sanksi Telat Lapor SPT Sampai 11 April 2025

26 Maret 2025 pukul 10.02 WIB

59 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pembebasan sanksi administratif bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
Kebijakan ini diambil untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak akibat libur panjang.
Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia telah mengumumkan bahwa mereka akan membebaskan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT WP OP) untuk Tahun Pajak 2024. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025, dan diberlakukan karena jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan SPT bersamaan dengan libur nasional dan cuti bersama yang panjang, termasuk Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri.

Pembebasan sanksi ini berlaku untuk keterlambatan yang terjadi setelah tanggal jatuh tempo, yaitu dari 31 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, sehingga mereka tidak akan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut.

(Sumber)

Pertanyaan Terkait

Apa yang dibebaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait pajak?

Direktorat Jenderal Pajak membebaskan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dan penyampaian SPT WP OP Tahun Pajak 2024.

Mengapa sanksi administratif dibebaskan?

Sanksi administratif dibebaskan untuk mengakomodir jatuh tempo penyetoran pajak yang bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama.

Apa saja tanggal penting yang terkait dengan kebijakan ini?

Tanggal penting terkait kebijakan ini adalah jatuh tempo pembayaran pajak pada 31 Maret 2025 dan batas akhir pelaporan hingga 11 April 2025.

Siapa yang mengeluarkan keputusan pembebasan sanksi?

Keputusan pembebasan sanksi dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepdirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025.

Apa yang terjadi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak?

Setelah tanggal jatuh tempo, penghapusan sanksi administratif diberikan tanpa diterbitkan Surat Tagihan Pajak.