Courtesy of CNBCIndonesia
Ikhtisar 15 Detik
- Revisi royalti di sektor mineral dan batu bara bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.
- Kebijakan ini dapat berdampak negatif bagi pelaku usaha, terutama di sektor nikel.
- Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi industri tambang dan melakukan diskusi dengan pelaku usaha sebelum menerapkan revisi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merevisi peraturan tentang kenaikan tarif royalti di sektor mineral dan batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam. Namun, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini bisa merugikan pelaku usaha pertambangan, terutama di sektor nikel. Dia berpendapat bahwa pemerintah hanya fokus pada harga komoditas yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya produksi yang dihadapi oleh industri tambang.
Singgih juga menekankan pentingnya diskusi antara pemerintah dan pelaku industri untuk memahami tantangan yang ada, seperti kebijakan biodiesel dan biaya produksi yang tinggi. Dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan risiko investasi dan dampak royalti terhadap keberlanjutan ekonomi sebelum menerapkan revisi ini. Beberapa komoditas yang diperkirakan akan mengalami kenaikan royalti termasuk nikel, emas, timah, perak, tembaga, dan platina.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan dari revisi Peraturan Pemerintah terkait royalti di sektor mineral dan batu bara?A
Tujuan dari revisi Peraturan Pemerintah adalah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sumber daya alam.Q
Mengapa Singgih Widagdo menilai kebijakan ini bisa kontraproduktif?A
Singgih Widagdo menilai kebijakan ini bisa kontraproduktif karena dapat memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor nikel.Q
Komoditas apa yang diperkirakan akan terpengaruh oleh revisi royalti ini?A
Komoditas yang diperkirakan akan terpengaruh adalah nikel, emas, timah, perak, tembaga, dan platina.Q
Apa saja tantangan lain yang dihadapi industri tambang saat ini?A
Tantangan lain yang dihadapi industri tambang termasuk implementasi kebijakan biodiesel B40 dan Dana Hasil Ekspor (DHE).Q
Apa yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan revisi tarif royalti?A
Pemerintah harus melakukan penilaian dan pembahasan dengan pelaku industri terkait kondisi lapangan tambang sebelum menerapkan revisi.