Courtesy of CNBCIndonesia
Ikhtisar 15 Detik
- Praktik pungutan liar oleh ormas mengganggu iklim investasi di Indonesia.
- Pengusaha terpaksa memberikan THR kepada ormas untuk menjaga kelancaran bisnis.
- Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah pemalakan dan menciptakan lapangan kerja.
Pengusaha di Indonesia merasa kesal dengan tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang sering melakukan pemalakan dan meminta uang untuk proyek. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan bahwa praktik ini mengganggu investasi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Banyak pengusaha yang terpaksa memberikan uang kepada ormas agar bisnis mereka tetap berjalan lancar, terutama menjelang hari besar seperti Idul Fitri.
Selain pengusaha, buruh juga terkena dampak dari tindakan ormas ini. Mereka sering diminta uang saat perekrutan kerja, dan terkadang ada oknum yang bekerja sama dengan pihak RT-RW untuk melakukan pemalakan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tindakan pemalakan adalah pelanggaran hukum dan pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik agar masalah ini bisa diatasi.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dikeluhkan oleh pengusaha terkait ormas?A
Pengusaha mengeluhkan praktik pemalakan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ormas, yang mengganggu operasional bisnis.Q
Bagaimana ormas meminta jatah THR kepada pengusaha?A
Oknum ormas meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang hari besar keagamaan, dan beberapa pengusaha memberikan THR sebagai langkah antisipasi.Q
Apa dampak dari praktik pungutan liar terhadap investasi di Indonesia?A
Praktik pungutan liar dapat menciptakan ketidakpastian yang membuat investor ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.Q
Siapa yang bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan di Indonesia?A
Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan dan berupaya menciptakan lapangan kerja.Q
Apa harapan pengusaha terhadap pemerintah terkait masalah ini?A
Pengusaha berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk mengatasi praktik pemalakan agar iklim usaha menjadi lebih baik.