Courtesy of TechCrunch
Hacker yang didukung oleh Korea Utara telah mencuri setidaknya Rp 10.84 triliun ($659 juta) melalui berbagai pencurian cryptocurrency pada tahun 2024. Dalam pernyataan bersama yang jarang terjadi, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Korea Utara terlibat dalam peretasan WazirX, bursa cryptocurrency terbesar di India, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.86 triliun ($235 juta) . Selain itu, mereka juga mencuri uang dari bursa lain seperti DMM Bitcoin di Jepang dan Upbit, serta menggunakan pekerja IT dari Korea Utara untuk menyusup ke perusahaan-perusahaan blockchain.
Pemerintah dari ketiga negara tersebut memperingatkan sektor swasta, terutama di industri blockchain, untuk lebih berhati-hati dalam merekrut pekerja agar tidak secara tidak sengaja mempekerjakan pekerja IT dari Korea Utara. Laporan sebelumnya dari PBB menyebutkan bahwa Korea Utara telah mencuri sekitar Rp 49.34 triliun ($3 miliar) dalam cryptocurrency antara 2017 dan 2023 untuk mendanai program senjata nuklirnya. Data terbaru menunjukkan bahwa hacker dari Korea Utara bertanggung jawab atas 61% dari semua cryptocurrency yang dicuri pada tahun 2024.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan peretas yang didukung Korea Utara pada tahun 2024?A
Peretas yang didukung Korea Utara mencuri setidaknya $659 juta melalui beberapa peretasan cryptocurrency.Q
Berapa total pencurian cryptocurrency yang dilakukan oleh peretas Korea Utara?A
Total pencurian cryptocurrency yang dilakukan oleh peretas Korea Utara mencapai $1,34 miliar pada tahun 2024.Q
Apa yang terjadi pada WazirX setelah peretasan pada Juli 2024?A
Setelah peretasan pada Juli 2024, WazirX terpaksa menghentikan perdagangan dan melakukan restrukturisasi perusahaan.Q
Siapa yang mengeluarkan pernyataan resmi tentang peretasan ini?A
Pernyataan resmi tentang peretasan ini dikeluarkan oleh pemerintah AS, Jepang, dan Korea Selatan.Q
Apa yang disarankan oleh pemerintah AS, Jepang, dan Korea Selatan kepada sektor swasta?A
Pemerintah menyarankan sektor swasta untuk meninjau dengan cermat advisori dan pengumuman untuk mengurangi risiko mempekerjakan pekerja IT dari DPRK.