Courtesy of Reuters
Mahkamah Agung AS sedang mempertimbangkan undang-undang yang dapat memaksa penjualan atau pelarangan aplikasi TikTok di Amerika Serikat sebelum 19 Januari. Undang-undang ini muncul karena kekhawatiran tentang keamanan nasional, terutama terkait dengan potensi pemerintah China yang dapat menggunakan TikTok untuk memata-matai warga AS. Para hakim mempertanyakan risiko yang mungkin timbul dari pengumpulan data pengguna oleh perusahaan asal China, ByteDance, yang memiliki TikTok. Meskipun ada kekhawatiran tentang kebebasan berbicara, banyak hakim lebih fokus pada dampak keamanan nasional dari aplikasi yang dimiliki oleh pihak asing.
Pemerintahan Biden mendukung undang-undang ini, sementara mantan Presiden Trump menentangnya dan meminta penundaan untuk memberikan kesempatan bagi administrasi barunya untuk mencari solusi politik. Pengacara TikTok berargumen bahwa undang-undang ini dapat membatasi kebebasan berbicara warga AS, karena TikTok adalah salah satu platform komunikasi yang paling populer. Mereka juga mencatat bahwa tanpa penjualan, TikTok mungkin akan ditutup pada tanggal 19 Januari. Diskusi ini mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara AS dan China dalam konteks perdagangan dan keamanan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung terkait TikTok?A
Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan undang-undang yang dapat memaksa penjualan atau larangan TikTok di Amerika Serikat.Q
Mengapa ada kekhawatiran tentang TikTok dan ByteDance?A
Ada kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok dapat memanfaatkan TikTok untuk spionase dan operasi pengaruh tersembunyi.Q
Apa posisi Joe Biden dalam kasus ini?A
Joe Biden mendukung undang-undang yang dapat memaksa penjualan TikTok dan menandatanganinya sebelum meninggalkan jabatannya.Q
Mengapa Donald Trump menentang larangan TikTok?A
Donald Trump menentang larangan TikTok dan meminta Mahkamah Agung untuk menunda tenggat waktu divestasi.Q
Apa dampak dari undang-undang yang diusulkan terhadap kebebasan berbicara?A
Undang-undang yang diusulkan dapat membatasi kebebasan berbicara dengan mengatur platform yang dimiliki asing.