Transformasi Digital pada Sistem Kesejahteraan Publik Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang selama ini dikenal hanya bisa dicairkan saat pekerja berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun. Namun, kini ada kabar baik bagi para peserta, karena mereka bisa mencairkan sebagian saldo JHT meskipun masih aktif bekerja. Pencairan sebagian dana JHT ini bisa dilakukan sebesar 10% atau 30%, yang khususnya bisa digunakan untuk membeli rumah baik secara tunai maupun melalui pulsa. Ini menjadi solusi keuangan yang membantu peserta memenuhi kebutuhan properti dengan dana yang sudah ada. Selain pencairan sebagian, sisa saldo JHT tetap bisa dicairkan sepenuhnya ketika peserta sudah berhenti bekerja, walaupun umurnya belum mencapai usia pensiun. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan keuangan jaminan hari tua masing-masing peserta. Untuk mengajukan pencairan saldo JHT, peserta bisa melakukannya secara online lewat portal Lapakasik di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id atau secara offline dengan mengumpulkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Pencairan online diperuntukkan bagi peserta yang sudah pensiun, mengundurkan diri, atau terkena PHK. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mengoptimalkan manfaat dana JHT mereka sesuai kebutuhan kehidupan tanpa harus selalu menunggu usia pensiun. Ini juga menandai kemajuan digitalisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan yang semakin user friendly.

Pemerintah Indonesia akan melaksanakan program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan sistem daftar ulang bagi peserta yang mempunyai tunggakan. Pemerintah akan melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan program ini agar tepat sasaran. Peserta BPJS Kesehatan yang ingin mengetahui jumlah tunggakan dapat memeriksanya secara online melalui aplikasi Mobile JKN atau WhatsApp Pandawa. Sebelum melakukan pengecekan, peserta perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu peserta BPJS. Program penghapusan tunggakan diperuntukkan bagi peserta yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menunjukkan bahwa peserta termasuk dalam kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pendaftaran DTSEN bisa dilakukan secara langsung di kantor desa atau secara online lewat aplikasi Cek Bansos. Syarat utama untuk mendapatkan program ini antara lain adalah peserta yang beralih ke status Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta yang benar-benar tidak mampu secara data valid, dan peserta dengan status pekerja bukan penerima upah yang telah diverifikasi pemerintah daerah. Penghapusan maksimal berlaku selama 24 bulan tunggakan. Untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan manfaat penghapusan tunggakan dan secara bertahap memperbaiki sistem keuangan BPJS Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa digitalisasi bukan tujuan utama, melainkan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Hal ini penting untuk mengubah cara kerja pelaku UMKM sehingga bisa memberi dampak luas bagi ekonomi nasional. Ekonomi dan keuangan digital disebut sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat. Melalui ekosistem ini, pembiayaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat luas. Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pendidikan dan pemberdayaan menjadi kunci utama pemutusan rantai kemiskinan. Untuk itu, ekosistem pendidikan dan pemberdayaan yang terintegrasi sangat dibutuhkan demi membangun sistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang maju. Salah satu inovasi yang didorong adalah penggunaan QRIS agar menjadi bagian integral dalam transaksi digital. Dengan begitu, transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional. Cak Imin menekankan pentingnya penguatan literasi dan inklusi digital karena saat ini sekitar 40% penduduk belum memahami keuangan secara memadai. Tanpa literasi yang baik, potensi ekonomi digital Indonesia yang bernilai Rp 6.01 quadriliun (US$360 miliar) tidak akan maksimal dan tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.