
Amerika Serikat dan China selama ini dikenal sebagai rival yang berjuang menguasai teknologi kecerdasan buatan, terutama dalam sektor militer. Meskipun rival, kedua negara justru tidak setuju bergabung dengan perjanjian yang mengatur penggunaan AI di medan perang. Ini menjadi perhatian karena AI semakin banyak digunakan dalam senjata dan peralatan militer canggih.
Dalam KTT AI militer yang diadakan di A Coruna, Spanyol, hanya sepertiga dari 85 negara peserta yang setuju menandatangani komitmen untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab. Negara-negara tersebut menetapkan prinsip seperti tanggung jawab manusia atas senjata bertenaga AI, pengendalian komando yang jelas, dan pentingnya pelatihan bagi personel militer.
AS dan China, yang merupakan negara pengembang AI militer paling dominan, memilih keluar dari deklarasi ini. Ketegangan politik dan persaingan teknologi, terutama antara Eropa dan AS serta hubungan transatlantik yang tidak pasti, juga turut membuat beberapa negara ragu untuk menyepakati aturan yang mengikat terkait AI.
Beberapa negara, seperti Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Korea Selatan, dan Ukraina, menjadi penandatangan utama komitmen di KTT tersebut. Mereka berupaya menyeimbangkan kecepatan pengembangan teknologi AI militer dengan pentingnya penerapan pengawasan dan aturan agar tidak terjadi kecelakaan atau kesalahan dalam pertempuran.
Menurut Menteri Pertahanan Belanda, urgensi pengembangan AI militer semakin tinggi karena langkah cepat Rusia dan China. Namun, hal ini juga menambah urgensi untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab. Ketidakpastian dan perbedaan kepentingan membuat kesepakatan internasional sulit dicapai dalam waktu dekat.