AI 'halusinasi' dalam dokumen pengadilan menimbulkan masalah bagi pengacara.
Courtesy of Reuters

Rangkuman Berita: AI 'halusinasi' dalam dokumen pengadilan menimbulkan masalah bagi pengacara.

Reuters
DariĀ Reuters
19 Februari 2025 pukul 03.55 WIB
60 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Penggunaan AI dalam praktik hukum dapat menyebabkan kesalahan serius jika tidak diperiksa dengan baik.
  • Pengacara bertanggung jawab penuh atas informasi yang mereka ajukan di pengadilan, termasuk yang dihasilkan oleh AI.
  • Pentingnya literasi AI di kalangan pengacara untuk menghindari kesalahan dan sanksi hukum.
Sebuah firma hukum di AS, Morgan & Morgan, mengirim email penting kepada lebih dari 1.000 pengacarnya, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat membuat hukum palsu. Ini terjadi setelah dua pengacara di firma tersebut menghadapi ancaman sanksi dari seorang hakim karena menggunakan kutipan kasus yang tidak ada dalam gugatan terhadap Walmart. Salah satu pengacara mengakui bahwa ia menggunakan program AI yang "menghasilkan" kasus-kasus fiktif dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Kasus ini menunjukkan risiko baru dalam litigasi akibat penggunaan AI, yang semakin umum di kalangan pengacara.
Meskipun AI dapat membantu pengacara dalam penelitian dan penyusunan dokumen hukum, AI juga dikenal dapat menghasilkan informasi yang salah, yang disebut "halusinasi." Para ahli hukum mengingatkan bahwa pengacara harus memeriksa dan memastikan keakuratan dokumen yang mereka ajukan ke pengadilan. Beberapa pengacara telah dihukum karena menggunakan informasi palsu yang dihasilkan oleh AI, menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik tentang teknologi ini di kalangan profesional hukum.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang terjadi dengan pengacara di Morgan & Morgan terkait penggunaan AI?
A
Pengacara di Morgan & Morgan menghadapi ancaman sanksi karena menggunakan kutipan kasus fiktif yang dihasilkan oleh AI.
Q
Mengapa AI dapat menghasilkan informasi palsu dalam konteks hukum?
A
AI dapat menghasilkan informasi palsu karena modelnya menghasilkan respons berdasarkan pola statistik dari dataset besar tanpa memverifikasi fakta.
Q
Apa sanksi yang dihadapi pengacara yang menggunakan kutipan fiktif?
A
Pengacara yang menggunakan kutipan fiktif dapat menghadapi sanksi finansial dan disiplin dari pengadilan.
Q
Siapa Andrew Perlman dan apa pendapatnya tentang penggunaan AI di bidang hukum?
A
Andrew Perlman adalah dekan di Suffolk University School of Law yang menekankan pentingnya memeriksa fakta sebelum menggunakan AI.
Q
Apa yang disarankan oleh American Bar Association kepada pengacara mengenai penggunaan AI?
A
American Bar Association menyarankan pengacara untuk memverifikasi semua informasi, termasuk yang dihasilkan oleh AI, untuk menghindari kesalahan.

Rangkuman Berita Serupa

Pemotongan yang dipimpin Musk mendorong lembaga perlindungan konsumen AS untuk meminta penundaan persidangan Amazon.Reuters
Bisnis
1 bulan lalu
78 dibaca
Pemotongan yang dipimpin Musk mendorong lembaga perlindungan konsumen AS untuk meminta penundaan persidangan Amazon.
AS menghentikan upaya untuk memaksa Google menjual investasi AI dalam kasus antimonopoli.Reuters
Teknologi
1 bulan lalu
74 dibaca
AS menghentikan upaya untuk memaksa Google menjual investasi AI dalam kasus antimonopoli.
AI preview Google merusak internet, kata perusahaan edtech AS dalam gugatan.Reuters
Teknologi
1 bulan lalu
31 dibaca
AI preview Google merusak internet, kata perusahaan edtech AS dalam gugatan.
Dewan OpenAI belum menerima tawaran pengambilalihan dari Musk, kata sumber.Reuters
Teknologi
2 bulan lalu
61 dibaca
Dewan OpenAI belum menerima tawaran pengambilalihan dari Musk, kata sumber.
Kasus pengawas konsumen AS terkatung-katung setelah lembaga tersebut tidak aktif.Reuters
Finansial
2 bulan lalu
124 dibaca
Kasus pengawas konsumen AS terkatung-katung setelah lembaga tersebut tidak aktif.
Amazon menghapus referensi tentang keberagaman dari laporan tahunan saat Trump melancarkan perang terhadap DEI.Reuters
Bisnis
2 bulan lalu
57 dibaca
Amazon menghapus referensi tentang keberagaman dari laporan tahunan saat Trump melancarkan perang terhadap DEI.