Courtesy of Reuters
Uni Emirat Arab (UEA) sedang terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan Israel dan Amerika Serikat mengenai rencana pemerintahan sementara di Gaza setelah perang. Mereka membahas kemungkinan UEA dan AS, bersama negara lain, untuk mengawasi pemerintahan dan rekonstruksi Gaza sampai Otoritas Palestina yang telah direformasi dapat mengambil alih. UEA menekankan pentingnya reformasi Otoritas Palestina agar dapat memimpin wilayah tersebut, sementara Israel masih ragu untuk memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini.
Rekonstruksi Gaza diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan biaya yang sangat besar. UEA juga mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari misi pemeliharaan perdamaian di Gaza, meskipun hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat. Sementara itu, upaya untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus dilakukan oleh AS dan mediator lainnya.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa peran Uni Emirat Arab dalam pembicaraan pasca-perang di Gaza?A
Uni Emirat Arab terlibat dalam pembicaraan untuk mengatur pemerintahan sementara di Gaza setelah perang, bekerja sama dengan Israel dan Amerika Serikat.Q
Mengapa Otoritas Palestina dianggap perlu direformasi?A
Otoritas Palestina dianggap perlu direformasi karena kritik terhadap korupsi dan ketidakmampuan dalam menjalankan pemerintahan, terutama di Gaza.Q
Apa posisi Israel terhadap Otoritas Palestina saat ini?A
Israel, di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, menolak Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini dan memiliki kekhawatiran tentang kurikulum sekolah yang dianggap memicu kebencian terhadap Israel.Q
Siapa Mohammad Mustafa dan apa yang ia janjikan untuk Otoritas Palestina?A
Mohammad Mustafa adalah Perdana Menteri Palestina yang berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam Otoritas Palestina dan memperbaiki keuangan yang bermasalah.Q
Apa kekhawatiran yang muncul terkait penggunaan kontraktor militer swasta di Gaza?A
Kekhawatiran terkait penggunaan kontraktor militer swasta di Gaza mencakup potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan yang berlebihan.