Pertarungan Crypto Clarity Act

Pomodo.id - Senat Amerika Serikat menunda pemungutan suara untuk RUU terkait struktur pasar cryptocurrency sebelum mereka memulai liburan musim panas. Penundaan ini mengecewakan para pemimpin industri yang berharap pemungutan suara dapat dilakukan pada bulan September 2026, ketika Senat kembali ke Washington D.C. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundang-undangan ini mengatakan bahwa meskipun ada harapan untuk melanjutkan diskusi, sejumlah isu penting masih belum terselesaikan, termasuk RUU Digital Asset Market Clarity Act.

Pomodo.id - Senat Amerika Serikat telah menunda pembahasan RUU Digital Asset Market Clarity Act, yang bertujuan untuk memberikan kerangka peraturan bagi industri kripto. Penundaan ini terjadi seiring dengan fokus Senat pada RUU sanksi terhadap Rusia serta penyelesaian nominasi federal. Majority Leader John Thune memulai langkah untuk memproses paket nominasi pada hari Senin dan dijadwalkan untuk beralih ke RUU sanksi Rusia pada malam Selasa. Prosedur Senat yang rumit menjadikan waktu pemungutan suara untuk RUU tertentu terbatas, yang berarti bahwa kemungkinan untuk membahas RUU Clarity sebelum masalah lainnya terselesaikan sangat kecil.

Pomodo.id - U.S. Senate Democrats tengah bernegosiasi mengenai RUU Digital Asset Market Clarity Act yang kontroversial, terutama terkait aturan etika bisnis yang akan membatasi kepentingan bisnis kripto Presiden Donald Trump. Dalam upaya negosiasi tersebut, Trump mengejutkan banyak pihak dengan setuju pada beberapa pembatasan, meskipun kritik datang dari pihak Demokrat yang menganggap aturan yang diusulkan terlalu lemah dan tidak cukup ketat. Konsekuensi dari upaya pembatasan ini menunjukkan pengakuan bahwa penting untuk mengatur keterlibatan bisnis presiden dalam industri kripto, yang pada saat ini bernilai lebih dari Rp 23.38 triliun ($1,4 miliar) .

Pomodo.id - Penundaan dalam proses legislasi Digital Asset Market Clarity Act (Clarity Act) di Senat AS berpotensi menghambat perkembangan regulasi cryptocurrency pada tahun 2026. Para pembuat undang-undang dan negosiator industri yang mengurus aturan struktur pasar kripto mengindikasikan bahwa 7 Agustus adalah batas waktu penting untuk menyelesaikan Clarity Act agar memiliki peluang yang realistis untuk disetujui pada tahun 2026. Namun, menurut pemimpin mayoritas Senat John Thune, hal ini tidak mungkin terjadi. Thune mencatat bahwa meski mungkin untuk memulai proses di lantai Senat sebelum liburan musim panas yang panjang, ketidakpastian politik yang akan mendekati pemilihan umum dan prioritas legislatif lainnya bisa menyulitkan waktu pemungutan suara yang diperlukan untuk undang-undang ini.

Pomodo.id - Senat AS saat ini semakin mendekati kesepakatan mengenai rancangan Undang-Undang Pasar Aset Digital yang mencakup ketentuan etika terkait keterlibatan pejabat pemerintah di sektor kripto. Senator Cynthia Lummis, yang merupakan salah satu negosiator utama untuk undang-undang tersebut, mengatakan bahwa teks rancangan yang telah dirilis menunjukkan kemajuan menuju persetujuan. Lummis menekankan bahwa proses ini telah berjalan sulit, namun bill yang telah disusun kini siap untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari industri yang akan diatur.

Pomodo.id - RUU Pasar Kripto AS saat ini menghadapi kritik dari sekelompok senator Demokrat di AS yang menilai draft terbaru mengenai struktur pasar kripto masih belum cukup kuat dalam menjamin etika dan perlindungan konsumen. Para senator tersebut, termasuk Angela Alsobrooks, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner, dan Raphael Warnock, menyatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan rekan-rekan Republik untuk memperbaiki RUU tersebut, namun ada beberapa masalah yang perlu diatasi, termasuk bagaimana RUU tersebut menangani tindakan keuangan ilegal dan perlindungan konsumen.

Pomodo.id - Senat AS saat ini sedang bersiap untuk meloloskan RUU terkait struktur pasar kripto yang dikenal sebagai Digital Asset Market Clarity Act. RUU ini telah memasukkan bagian yang sangat penting, yaitu larangan konflik kepentingan bagi presiden dan pejabat pemerintahan lainnya terkait dengan aset kripto. Poin ini dianggap salah satu tantangan terbesar dalam negosiasi saat ini dan telah diperjuangkan oleh berbagai pihak secara intens.

Trump Bertemu Senator Bahas Larangan Bisnis Kripto Pejabat Pemerintah

Senat dan White House Berjuang Selesaikan Aturan Etika dalam Regulasi Kripto