TLDR
RUU Digital Asset Market Clarity Act sedang dalam proses penyesuaian dan terbuka untuk masukan lebih lanjut. Etika pemerintah menjadi fokus utama dalam negosiasi, khususnya mengenai keterlibatan pejabat pemerintah dalam crypto. Masih ada perdebatan antara partai Demokrat dan Republik mengenai ketentuan dalam RUU, termasuk isu konflik kepentingan dan keuangan ilegal. Pomodo.id - Senat AS saat ini semakin mendekati kesepakatan mengenai rancangan Undang-Undang Pasar Aset Digital yang mencakup ketentuan etika terkait keterlibatan pejabat pemerintah di sektor kripto. Senator Cynthia Lummis, yang merupakan salah satu negosiator utama untuk undang-undang tersebut, mengatakan bahwa teks rancangan yang telah dirilis menunjukkan kemajuan menuju persetujuan. Lummis menekankan bahwa proses ini telah berjalan sulit, namun bill yang telah disusun kini siap untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari industri yang akan diatur.Rancangan akhir dari Undang-Undang Pasar Aset Digital ini mencakup bagian yang melarang konflik kepentingan bagi pejabat pemerintah, termasuk Presiden, yang diharapkan dapat menjadikan peraturan ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan transparansi. Ketentuan tersebut direncanakan akan mulai diterapkan pada tahun 2029, dengan Departemen Kehakiman berperan dalam menegakkan ketentuan etika terkait. Untuk dapat mencapai tahap selanjutnya, senat memerlukan dukungan dari minimal 10 anggota Partai Demokrat, yang saat ini memiliki kekhawatiran mengenai bagian mengenai etika tersebut.Menyusul pertemuan antara anggota legislatif dan Presiden Donald Trump, pemimpin negosiator dari Partai Republik dengan Partai Demokrat telah bekerja keras untuk mencapai kesamaan pandangan dalam masalah ini. Senator Lummis menyatakan terima kasih kepada Demokrat atas kontribusi mereka dalam menyusun rancangan tersebut. Namun, di balik kemajuan ini, ada ketegangan yang muncul terutama terkait siapa yang akan memiliki wewenang untuk menegakkan larangan keterlibatan kripto bagi pejabat pemerintah.Demokrat menginginkan pengacara umum negara bagian menjadi penegak utama, sedangkan pihak Gedung Putih dan Partai Republik ingin pengacara umum federal berperan dalam penegakan tersebut. Pendekatan yang berbeda ini menjadi penghalang utama dalam melanjutkan kemajuan rancangan undang-undang, dengan ketentuan etika sebagai hal paling penting yang ditunggu oleh industri dan legislatif.
Rancangan Undang-Undang Pasar Aset Digital
Rancangan Undang-Undang Pasar Aset Digital adalah inisiatif legislatif yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai regulasi aset digital seperti cryptocurrency. Ini adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepastian bagi pengguna kripto. Dalam konteks ini, undang-undang ini juga bertujuan untuk menetapkan batas-batas yang ketat pada hubungan yang dapat dimiliki oleh pejabat pemerintah dengan sektor kripto, mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan publik.
Serangkaian ketentuan terkait dengan bagaimana aset digital diatur diharapkan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan menjelang puncak pembahasan undang-undang. Tanggal akhir untuk penyelesaian undang-undang ini menuju bulan Agustus, mendekhati masa resesi musim panas Senat, merupakan batasan waktu penting untuk memberikan kesempatan bagi melalui proses legislasi. Dengan sikap kooperatif antara negosiator dari kedua belah pihak, ada harapan bahwa larangan konflik kepentingan dan regulasi lainnya akan disepakati dan diluluskan ke dalam undang-undang.Perkembangan terkini dalam penegakan ketentuan etika di sektor kripto ini menciptakan perhatian yang luas. Jika tidak ada resolusi terkait masalah ini, kemungkinan undang-undang ini akan terhambat pada tahun-tahun mendatang, dan industri kripto akan terus berada dalam ketidakpastian regulasi. Pengesahan rancangan undang-undang ini dapat menjadi tonggak baru bagi industri kripto di AS, mengingat besarnya pengaruh dan pertumbuhan sektor ini di global.Artikel ini disintesis dari 4 sumber.
