TLDR
Trump setuju untuk memberlakukan batasan pada kepentingan bisnismu di sektor kripto, meskipun banyak Demokrat menganggap batasan tersebut terlalu lemah. Legislasi Clarity Act mengalami penundaan karena perselisihan mengenai batasan etika dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menegakkannya. Ada ketidakpastian mengenai apakah Clarity Act dapat disahkan sebelum liburan musim panas, yang dapat mengurangi peluang legislasi ini untuk maju pada tahun 2026. Pomodo.id - U.S. Senate Democrats tengah bernegosiasi mengenai RUU Digital Asset Market Clarity Act yang kontroversial, terutama terkait aturan etika bisnis yang akan membatasi kepentingan bisnis kripto Presiden Donald Trump. Dalam upaya negosiasi tersebut, Trump mengejutkan banyak pihak dengan setuju pada beberapa pembatasan, meskipun kritik datang dari pihak Demokrat yang menganggap aturan yang diusulkan terlalu lemah dan tidak cukup ketat. Konsekuensi dari upaya pembatasan ini menunjukkan pengakuan bahwa penting untuk mengatur keterlibatan bisnis presiden dalam industri kripto, yang pada saat ini bernilai lebih dari $1,4 miliar.Finalisasi draf RUU Clarity Act mencakup bagian yang berisi larangan konflik kepentingan bagi presiden dan pejabat pemerintah senior lainnya dari keterlibatan langsung dalam bisnis kripto. Ketentuan tersebut dijadwalkan berakhir pada 2029 dan Departemen Kehakiman berperan dalam menegakkan keluhan yang berkaitan dengan etika. Meskipun draf tersebut telah disampaikan kepada industri kripto, anggota parlemen Demokrat belum melihat rincian akhir, yang telah menimbulkan ketidakpuasan di antara mereka. RUU ini perlu mendapat dukungan dari sedikitnya 10 senator Demokrat agar dapat disahkan di tengah persyaratan 60 suara yang diperlukan.Negosiasi tentang aturan konflik kepentingan pemerintah ini telah menyebabkan kemunduran dalam kemajuan RUU Clarity Act selama berbulan-bulan, dan kini mungkin melewati waktu yang paling tepat untuk disahkan pada 2026. Dalam konteks ini, beberapa senator Demokrat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap detil ketentuan etika yang saat ini dianggap tidak memadai untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Digital Asset Market Clarity Act
Digital Asset Market Clarity Act adalah rancangan peraturan yang ditujukan untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai aset digital di Amerika Serikat, termasuk cryptocurrency. RUU ini mencoba mengatasi masalah ketidakpastian regulasi yang ada dalam industri kripto saat ini. Dengan adanya pembatasan terhadap hubungan bisnis presiden, RUU ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemimpin politik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan industri digital ini.
Ketidakpuasan dari Demokrat juga terkait dengan penegakan aturan etika; mereka lebih memilih bahwa pengacara umum negara bagian bertindak sebagai pengawas, sementara pihak pemerintahan dan Republik ingin pengacara umum AS menjadi otoritas utama. Kesepakatan mengenai hal ini akan sangat mempengaruhi kemajuan RUU dan sangat mendesak karena batas waktu untuk menyelesaikan RUU Clarity Act telah dekat, tepat sebelum istirahat musim panas Senat.Penting untuk dicatat bahwa keputusan Trump untuk setuju pada batasan etika ini dapat diartikan sebagai langkah yang unik, mengingat tidak ada presiden sebelumnya yang harus menghadapi semacam kompromi ini. Jika negosiasi ini tidak berhasil, dampak negatif terhadap legislasi digital di AS akan berlanjut, dan kemungkinan RUU tidak dapat disahkan dalam waktu dekat akan meningkat. Dengan situasi yang terus berubah di dunia kripto, hasil negosiasi ini menjadi krusial bagi masa depan regulasi digital di AS.Artikel ini disintesis dari 4 sumber.
