TLDR
Undang-Undang Clarity berusaha untuk menetapkan struktur pasar yang jelas untuk aset digital di AS. Ada ketentuan etika yang membatasi keterlibatan pejabat pemerintah dengan aset kripto, yang dipicu oleh kepentingan finansial Trump. Dukungan bipartisan diperlukan untuk meloloskan undang-undang ini sebelum liburan musim panas Senat. Pomodo.id - Senat AS saat ini sedang bersiap untuk meloloskan RUU terkait struktur pasar kripto yang dikenal sebagai Digital Asset Market Clarity Act. RUU ini telah memasukkan bagian yang sangat penting, yaitu larangan konflik kepentingan bagi presiden dan pejabat pemerintahan lainnya terkait dengan aset kripto. Poin ini dianggap salah satu tantangan terbesar dalam negosiasi saat ini dan telah diperjuangkan oleh berbagai pihak secara intens.Dalam draf final yang sedang beredar, terdapat ketentuan yang akan membatasi keterikatan langsung presiden dan pejabat senior lainnya dengan industri kripto, yang hanya berlaku sampai tahun 2029. Penegakan ketentuan ini akan jatuh pada peran Departemen Kehakiman, yang bertugas mengawasi keluhan etika yang berkaitan dengan hal ini. Meskipun pasar kripto melibatkan banyak kepentingan, banyak anggota Partai Demokrat yang merasa kurang puas dengan detail yang muncul dalam RUU ini, terutama mengenai siapa yang berwenang menegakkan larangan tersebut.
Digital Asset Market Clarity Act
Digital Asset Market Clarity Act adalah RUU legislatif yang bertujuan untuk memperjelas struktur regulasi bagi pasar aset digital, termasuk cryptocurrency. RUU ini mencakup berbagai ketentuan penting yang dapat memberikan kepastian hukum bagi sektor kripto. Salah satu kritik yang sering terdengar adalah bahwa RUU ini mungkin tidak mencakup cukup perlindungan untuk mencegah konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintah. Hal ini penting untuk dipahami karena menciptakan regulasi yang baik akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap industri ini.
Namun, meskipun RUU ini terlihat menjanjikan, banyak anggota Senat dari Partai Demokrat mengungkapkan ketidakpuasan terhadap beberapa detail yang ada, termasuk larangan terkait konflik kepentingan. Mereka menegaskan bahwa pengacara umum negara bagian seharusnya menjadi penegak utama ketentuan ini daripada jaksa agung federal. Ketegangan ini menciptakan keraguan mengenai kelanjutan RUU ini, terutama karena diperlukan dukungan dari minimal 10 anggota Partai Demokrat untuk memenuhi syarat 60 suara yang diperlukan di Senat.Kemungkinan RUU ini akan dibawa ke pemungutan suara diperkirakan akan terjadi sebelum Senat memasuki masa reses musim panas pada 7 Agustus. Keterlibatan presiden dalam pembahasan ini menunjukkan signifikansi RUU ini dalam kontestasi politik saat ini, namun ketidakpastian seputar ketentuan etika tetap menjadi penghalang utama.Selain itu, angka dukungan untuk RUU ini semakin merosot di pasar prediksi, menunjukkan keraguan yang meningkat bahwa RUU ini akan disahkan pada akhir tahun 2026. Bahkan, pada bulan lalu, angka peluang untuk RUU ini menjadi undang-undang turun drastis hingga 32%, menandakan ketidakpastian yang kuat di kalangan pemangku kepentingan.Kehadiran larangan konflik kepentingan di dalam RUU ini, terlihat sebagai langkah awal yang penting untuk menciptakan kerangka kerja regulasi yang lebih jelas dan dapat diandalkan bagi industri kripto. Jika kesepakatan dapat dicapai antara semua pihak, RUU ini bisa menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut tentang pengaturan di pasar kripto di masa depan, serta memberikan kepercayaan tambahan kepada para investor dan masyarakat luas.Artikel ini disintesis dari 3 sumber.
