Kontroversi Politik Global dan Debat Internasional

Pada Januari 2025, pemerintahan Trump secara resmi mengumumkan penarikan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini diambil karena tuduhan terhadap WHO yang dianggap gagal mengelola pandemi COVID-19 dan menghambat informasi penting. Pemerintah AS menyatakan penarikan ini untuk melindungi kedaulatan dan mengambil kembali kendali kebijakan kesehatan dari tangan WHO. WHO membalas tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa selama pandemi, organisasi ini bertindak cepat dan berbagi informasi secara transparan kepada seluruh negara anggota. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dengan tegas membantah klaim pemerintahan Trump bahwa WHO menutup-nutupi informasi atau memaksa kebijakan tertentu kepada negara-negara anggota. Pejabat pemerintahan AS lainnya seperti Robert F. Kennedy, Jr. dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan serta Jim O’Neill dari CDC juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam WHO, namun klaim mereka banyak yang tidak dilengkapi bukti konkret. WHO dan para ahli terkait menegaskan bahwa kebijakan penanganan pandemi adalah keputusan nasional berdasarkan rekomendasi teknis WHO, bukan mandat yang harus dipatuhi. Keputusan AS untuk keluar dari WHO dikhawatirkan dapat mengganggu komunikasi dan koordinasi internasional dalam mendeteksi dan menanggulangi penyakit menular di masa depan. Para ahli kesehatan publik menilai ini sebagai langkah mundur yang berpotensi membuat AS lebih rentan terhadap ancaman kesehatan global dan kehilangan posisi kunci dalam jaringan pengawasan penyakit. Secara keseluruhan, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang masa depan kerjasama global dalam kesehatan. Kurangnya Indonesia di dalam WHO dapat meningkatkan risiko terlambatnya respons terhadap wabah penyakit berikutnya, yang berarti keselamatan jutaan warga AS dan dunia bisa terancam tanpa sistem pengawasan terpadu seperti yang selama ini difasilitasi WHO.

Baru-baru ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur membagikan sebuah foto spektakuler dari Stasiun Luar Angkasa Internasional yang menunjukkan sambaran petir di wilayah Malaysia. Foto ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kecantikan alam dari sudut pandang luar angkasa, tetapi menimbulkan reaksi yang berbeda dari warga Malaysia. Warga Malaysia di media sosial justru memberikan tanggapan bercanda dengan nada satir, menyatakan kekhawatiran dan penolakan atas kemungkinan Amerika Serikat melakukan invasi ke negara mereka. Hal ini dipicu karena AS sebelumnya menunjukkan sikap agresif terhadap Venezuela, negara penghasil minyak, yang menjadi target intervensi AS. Dalam berbagai komentar, netizen Malaysia menggunakan humor dengan mengatakan bahwa negara mereka tidak memiliki minyak melimpah, melainkan hanya minyak goreng dan hutan. Ada juga yang secara jenaka menggambarkan Malaysia sebagai daerah terbelakang yang tinggal di hutan, demi menghindari perhatian AS. Selain lelucon, ada pula kekhawatiran soal privasi dan pengawasan karena Kedutaan Besar AS mengunggah citra satelit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketegangan semakin meningkat karena Presiden Trump menegaskan keinginannya mengambil alih Greenland, menambah kekhawatiran tentang niat ekspansionis AS. Situasi ini menunjukkan bagaimana ketegangan geopolitik global dapat memengaruhi sentimen masyarakat lokal dan hubungan antarnegara, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan kedaulatan wilayah. Reaksi ini juga menjadi cerminan betapa pentingnya diplomasi budaya dan komunikasi yang sensitif dalam era digital.

Garis Wallace adalah garis pemisah khusus yang membagi wilayah Asia Tenggara dan Australia berdasarkan keanekaragaman spesies. Garis ini dipetakan pertama kali oleh Alfred Wallace pada tahun 1863 ketika dia melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah di sekitar Indonesia, Singapura, Filipina, dan Papua Nugini. Wallace menemukan bahwa spesies di wilayah Asia berbeda dengan spesies di bagian Australia, meski keduanya berdekatan. Selama ratusan tahun, keanehan garis Wallace tetap menjadi misteri, terutama karena spesies asal Asia mampu menyeberang garis tersebut, sedangkan spesies asal Australia tidak bisa beralih ke wilayah Asia Tenggara. Penelitian modern mengaitkan fenomena ini dengan perubahan iklim ekstrem yang terjadi akibat aktivitas tektonik sekitar 35 juta tahun silam, di mana Australia terpisah dari Antartika dan bergerak menghampiri Asia. Akibat pergeseran benua tersebut, terbentuklah laut dalam di sekitar Antartika yang kini menjadi jalur Arus Sirkumpolar Antartika (ACC). Arus ini sangat penting karena mengatur iklim dunia dan menyebabkan perbedaan musim di kawasan Asia Tenggara dan Australia. Di Asia Tenggara, cuacanya cenderung hangat dan lembap, sementara Australia memiliki musim dingin dan kering. Peneliti dari Universitas Nasional Australia, termasuk Alex Skeels, menggunakan model komputer untuk mempelajari lebih dari 20 ribu spesies di kedua sisi garis Wallace. Model ini memperhitungkan kemampuan menyebar, preferensi ekologi, dan hubungan evolusi spesies, sehingga dapat menjelaskan bagaimana iklim berbeda memengaruhi kemampuan adaptasi dan persebaran spesies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesies Asia lebih mudah beradaptasi dan menyeberang ke wilayah Australia karena kondisi iklim yang lebih mendukung. Sebaliknya, spesies asal Australia kesulitan menyesuaikan diri dengan iklim hangat dan lembap di Asia Tenggara sehingga tidak bisa menyeberang garis Wallace. Penemuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana faktor alam seperti perubahan iklim dan geologi memengaruhi keanekaragaman hayati.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hasil survei dari Universitas Harvard dan Gallup pada pertemuan The World Economic Forum di Davos. Survei global ini menilai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat di 22 negara dengan fokus pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, makna hidup, dan hubungan sosial. Dalam riset tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan menyeluruh tertinggi, mengungguli negara-negara lain seperti Israel, Filipina, dan Meksiko. Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat optimis dan bahagia, meskipun negara ini belum termasuk yang terkaya. Penelitian mengungkapkan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal kekayaan materi, tetapi juga meliputi kualitas hubungan sosial dan karakter pro-sosial. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris justru memiliki skor rendah dalam aspek makna hidup dan hubungan sosial. Indonesia dinilai unggul dalam aspek keterhubungan sosial yang kuat, membuat masyarakatnya memiliki perasaan kebahagiaan dan optimisme yang tinggi. Sebaliknya, Jepang menjadi negara dengan skor rendah meskipun lebih kaya dan penduduknya hidup lebih lama, karena kurangnya hubungan sosial yang erat. Studi ini menjadi pengingat bahwa negara dengan penghasilan rendah hingga menengah seperti Indonesia bisa mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dengan menjaga harmoni sosial dan spiritual. Hal ini menunjukkan arah baru pembangunan yang tidak hanya menekankan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.