Lonjakan Scam Keuangan Global Picu Pengetatan Regulasi Lintas Negara

Penipuan atau scam online telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia, dengan total hilangnya dana mencapai Rp 9,1 triliun. Otoritas Jasa Keuangan mencatat adanya lebih dari 400.000 laporan pengaduan scam yang masuk dari seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus utama berada di Pulau Jawa. OJK telah melakukan langkah-langkah tegas dengan memblokir sekitar 397.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk penipuan. Namun, tantangan besar tetap ada karena lonjakan laporan mencapai sekitar 1.000 per hari, jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Sebagian besar laporan diterima setelah lebih dari 12 jam dari kejadian scam, kondisi ini menyulitkan pemulihan dana korban karena penipu biasanya segera memindahkan uang hasil kejahatan dalam waktu kurang dari 1 jam. Untuk perlindungan konsumen, beberapa negara seperti Inggris mewajibkan bank dan perusahaan jasa pembayaran untuk mengganti kerugian korban scam dengan batas maksimal tertentu, yang bisa menjadi contoh regulasi yang mungkin dapat diadopsi di Indonesia. Modus penipuan yang umum terjadi adalah penipuan pada authorized push payment, dimana korban dimanipulasi untuk mentransfer uang dengan janji investasi atau barang murah, sehingga perlindungan dan edukasi konsumen sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian.

Penipuan keuangan di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang terus terjadi sepanjang tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima banyak laporan yang menunjukkan tingginya kasus tersebut, termasuk lewat Indonesia Anti Scam Center (IASC). Hal ini menandakan bahwa masyarakat dan pelaku usaha jasa keuangan masih rentan mengalami penipuan. Dari November 2024 hingga 28 Desember 2025, jumlah laporan yang masuk mencapai 411.055. Dari laporan tersebut, 218.665 diarahkan ke pelaku usaha, sementara 192.390 ditangani langsung melalui IASC. Jumlah rekening yang terkait aduan ini mencapai 681.890, dan setidaknya 127.047 rekening telah diblokir oleh pihak berwenang. Kerugian yang dilaporkan mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp 9 triliun. Sebagian dana korban, sebesar Rp 402,5 miliar, berhasil diblokir sehingga diharapkan bisa meminimalkan kerugian lebih lanjut. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak penipuan yang merugikan masyarakat luas. OJK juga mencatat ada 56.620 pengaduan yang berkaitan langsung dengan sektor jasa keuangan. Di antaranya, pengaduan terhadap fintech mendominasi dengan 21.886 laporan, diikuti perbankan sebanyak 20.972 laporan, multifinance sebanyak 11.309, dan asuransi sebanyak 1.619. Ini menegaskan bahwa fintech dan perbankan menjadi sektor yang rawan menjadi sasaran penipuan. Sebagian besar pengaduan atau sekitar 96,5% berhasil diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal yang cepat. Sedangkan sisanya, 3,5%, masih dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang baik dari OJK dan sektor terkait untuk menangani kasus penipuan dan melindungi para konsumen jasa keuangan.

Beberapa pengguna Betterment menerima pesan mencurigakan yang menawarkan penggandaan aset kripto mereka seperti Bitcoin dan Ethereum. Pesan tersebut menjanjikan untuk mengembalikan tiga kali lipat dari jumlah yang dikirim pengguna dalam waktu terbatas. Pesan itu memuat instruksi untuk mengirim uang sebesar 10.000 dolar ke alamat dompet digital tertentu, dengan janji mendapat 30.000 dolar kembali dari pengirim resmi. Banyak pengguna menjadi ragu dan melaporkan hal ini di forum seperti Reddit. Betterment sendiri menanggapi dengan tegas bahwa pesan tersebut bukan berasal dari mereka, melainkan dikirim oleh sistem pihak ketiga yang tidak resmi dan tidak diotorisasi. Mereka meminta pengguna untuk mengabaikan pesan-pesan tersebut. Kejadian ini memicu perhatian tentang risiko keamanan dalam penggunaan sistem pemasaran dan komunikasi dari perusahaan keuangan. Pengguna diimbau tetap waspada dan tidak mengikuti instruksi yang tidak resmi. Betterment juga meminta maaf atas kebingungan yang terjadi dan memastikan sedang mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan sistem komunikasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.