Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Gunakan Surat Panggilan untuk Bongkar Akun Kritikus Trump

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat dilaporkan menggunakan surat panggilan administratif untuk meminta data pengguna dari perusahaan teknologi terkait kritik terhadap pemerintahan Trump. Surat ini memungkinkan DHS memperoleh informasi pengguna tanpa melalui proses pengadilan yang biasanya membatasi pengambilan data. Surat panggilan administratif dapat meminta informasi seperti waktu login, alamat IP, dan data identitas pengguna, namun tidak mengizinkan pengambilan isi email atau lokasi secara real-time. Metode ini digunakan terutama untuk mengidentifikasi pemilik akun anonim yang mendokumentasikan aktivitas penegakan imigrasi oleh ICE. Salah satu kasus menonjol adalah permintaan data terhadap akun Instagram @montocowatch yang fokus pada hak imigran di Montgomery County, Pennsylvania. DHS menarik surat panggilan ini setelah protes dari American Civil Liberties Union yang meyakini bahwa aktivitas tersebut dilindungi oleh Amandemen Pertama AS. Kasus serupa melibatkan seorang pensiunan yang dikritik setelah mengirim email kritis kepada seorang pengacara DHS. Dalam waktu singkat, DHS meminta data dari Google dan kemudian mendatangi rumah pensiunan tersebut untuk menanyakannya, meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Meski perusahaan teknologi seperti Meta dan Google mencoba melawan surat panggilan yang terlalu luas, penelusuran administrative subpoena ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna dan kebebasan berpendapat, khususnya terkait dokumentasi aktivitas pemerintah dan protes sosial.