Courtesy of TechCrunch

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Gunakan Surat Panggilan untuk Bongkar Akun Kritikus Trump

Mengungkap bagaimana Departemen Keamanan Dalam Negeri secara diam-diam menggunakan surat panggilan administratif untuk meminta data pengguna dari perusahaan teknologi guna mengidentifikasi kritikus dan pemberi informasi terkait kebijakan imigrasi, serta implikasi terhadap kebebasan berekspresi dan privasi digital.

04 Feb 2026, 01.35 WIB

203 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penggunaan subpoena administratif oleh pemerintah untuk mencari informasi pengguna dapat mengancam privasi dan kebebasan berbicara.
Keterlibatan ACLU menunjukkan pentingnya perlindungan hak sipil dalam menghadapi tindakan pemerintah.
Perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pengguna dari permintaan yang tidak tepat dari pemerintah.

Montgomery County, Amerika Serikat - Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat dilaporkan menggunakan surat panggilan administratif untuk meminta data pengguna dari perusahaan teknologi terkait kritik terhadap pemerintahan Trump. Surat ini memungkinkan DHS memperoleh informasi pengguna tanpa melalui proses pengadilan yang biasanya membatasi pengambilan data.

Surat panggilan administratif dapat meminta informasi seperti waktu login, alamat IP, dan data identitas pengguna, namun tidak mengizinkan pengambilan isi email atau lokasi secara real-time. Metode ini digunakan terutama untuk mengidentifikasi pemilik akun anonim yang mendokumentasikan aktivitas penegakan imigrasi oleh ICE.

Salah satu kasus menonjol adalah permintaan data terhadap akun Instagram @montocowatch yang fokus pada hak imigran di Montgomery County, Pennsylvania. DHS menarik surat panggilan ini setelah protes dari American Civil Liberties Union yang meyakini bahwa aktivitas tersebut dilindungi oleh Amandemen Pertama AS.

Kasus serupa melibatkan seorang pensiunan yang dikritik setelah mengirim email kritis kepada seorang pengacara DHS. Dalam waktu singkat, DHS meminta data dari Google dan kemudian mendatangi rumah pensiunan tersebut untuk menanyakannya, meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

Meski perusahaan teknologi seperti Meta dan Google mencoba melawan surat panggilan yang terlalu luas, penelusuran administrative subpoena ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna dan kebebasan berpendapat, khususnya terkait dokumentasi aktivitas pemerintah dan protes sosial.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2026/02/03/homeland-security-is-trying-to-force-tech-companies-to-hand-over-data-about-trump-critics/

Analisis Ahli

Bruce Schneier

"Penggunaan surat panggilan administratif tanpa pengawasan pengadilan melemahkan perlindungan privasi dan mengancam kebebasan sipil di dunia digital."

Cory Doctorow

"Teknologi harus melindungi kebebasan berekspresi, bukan menjadi alat untuk pengawasan massal dan intimidasi terhadap aktivis."

Analisis Kami

"Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa digunakan sebagai alat pengawasan yang berpotensi menekan kebebasan berpendapat, khususnya di era digital yang serba terbuka. Sementara surat panggilan administratif memberikan kemudahan bagi penegak hukum, tanpa pengawasan pengadilan, hal ini beresiko disalahgunakan untuk mengintimidasi kritikus pemerintah."

Prediksi Kami

Penggunaan surat panggilan administratif yang tidak diawasi secara ketat dapat memicu protes lebih luas dari kelompok hak sipil serta mendorong perubahan regulasi yang membatasi penggunaan surat panggilan tersebut demi perlindungan privasi warga.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diminta oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dari perusahaan teknologi?

Departemen Keamanan Dalam Negeri meminta informasi pengguna dari perusahaan teknologi mengenai individu yang mengkritik administrasi Trump.

Mengapa ACLU terlibat dalam kasus ini?

ACLU terlibat karena mereka mewakili pemilik akun yang dianggap telah dilanggar haknya dalam kebebasan berbicara.

Apa itu subpoena administratif dan bagaimana perbedaannya dengan subpoena judicial?

Subpoena administratif adalah permintaan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tanpa pengawasan hakim, berbeda dengan subpoena judicial yang memerlukan izin hakim.

Apa yang terjadi pada pemilik akun Instagram @montocowatch?

Pemilik akun Instagram @montocowatch menjadi target subpoena untuk mengungkap identitasnya, namun subpoena tersebut kemudian ditarik tanpa penjelasan.

Mengapa artikel ini dianggap penting dalam konteks kebebasan berbicara?

Artikel ini penting karena mengangkat isu privasi, kebebasan berbicara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.