Pengawasan Canggih dan Kontroversi Privasi dalam Era Digital Pemerintahan Trump

Pemerintah AS, melalui ICE, menggunakan teknologi canggih yang dikembangkan oleh Palantir untuk mengawasi imigran, termasuk orang yang memilih untuk meninggalkan negara tersebut secara sukarela. Sementara itu, pesan peringatan agresif dikirim ke pemegang status hukum sementara, terkadang salah sasaran ke warga negara AS. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan bantuan beberapa alat AI memantau aktivitas media sosial terkait imigrasi dan antisemitisme. Hal ini sejalan dengan upaya besar-besaran dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk pengawasan dan penegakan hukum di ranah digital. Program penting untuk mengelola kerentanan software, CVE Program, sempat terancam kehilangan pendanaan dari CISA, namun akhirnya berhasil dipertahankan, dan ada usulan untuk membuatnya menjadi organisasi nonprofit demi kelangsungan kerjanya. Dari sisi legislatif, Florida mengajukan undang-undang yang akan memaksa perusahaan media sosial menyediakan backdoor enkripsi untuk penegak hukum, yang berhasil lolos di komite dan menimbulkan kekhawatiran para pakar keamanan siber karena risiko melemahkan privasi pengguna. Dalam ranah keamanan dunia maya internasional, China menuduh NSA melakukan serangan siber dan mengumumkan tiga agen yang diduga terlibat. Sementara itu di pengadilan AS, praktik pengambilan data besar-besaran dari menara seluler dianggap tidak konstitusional, meski bukti yang diambil tetap dapat digunakan.