Courtesy of CNBCIndonesia

Penyebab Utama Kebocoran Data di Indonesia: Sistem Lama dan Human Error

Menjelaskan penyebab utama kebocoran data dan serangan siber di Indonesia serta memberikan gambaran solusi dan tantangan untuk meningkatkan keamanan digital demi melindungi data dan infrastruktur strategis.

20 Jan 2026, 08.20 WIB

164 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kebocoran data di Indonesia sering disebabkan oleh sistem yang usang dan human error.
Anggaran IT yang besar tidak selalu berhubungan dengan keamanan yang efektif.
Penerapan UU PDP menunjukkan peningkatan kesadaran publik terhadap perlindungan data pribadi.

Jakarta, Indonesia - Kebocoran data dan serangan siber di Indonesia semakin sering terjadi, dan menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, hal ini disebabkan oleh masalah mendasar seperti penggunaan sistem elektronik yang usang dan kesalahan dari penggunanya. Sistem yang tidak mendapatkan pembaruan keamanan secara berkala membuat kebocoran data lebih mudah terjadi.

Selain teknologi yang belum optimal, kelemahan terletak pada pengelolaan keamanan informasi oleh pengguna. Banyak pengguna masih kurang teliti dalam mengelola password, mengkonfigurasi sistem, dan mengatur hak akses dengan benar. Hal ini membuka celah bagi pelaku serangan siber untuk mengambil alih data dan sistem penting.

Serangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin canggih dan terarah. Para peretas menggunakan teknik seperti ransomware yang menyerang infrastruktur vital dan rekayasa sosial yang sulit dikenali. Serangan-serangan ini tidak lagi acak, tetapi menargetkan instansi pemerintah dan sektor strategis untuk keuntungan besar.

Masalah lain yang memperparah kondisi ini adalah anggaran teknologi informasi yang meskipun besar, tidak menjamin keamanan yang maksimal karena kompleksitas sistem yang kurang diatur dengan baik. Pengelolaan hak akses yang berlebihan, minimnya pencatatan aktivitas pengguna, dan pengawasan internal yang lemah menjadi faktor utama kebocoran data.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mulai meningkatkan kesadaran publik dan kewajiban pelaporan kebocoran data, namun tantangan terbesar adalah implementasi yang meliputi kesiapan pengendali dan prosesor data serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan regulasi turunan dan peningkatan kapasitas, diharapkan keamanan data di Indonesia akan membaik.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260120081730-37-703571/ternyata-ini-penyebab-data-sering-bocor-di-indonesia

Analisis Ahli

Bruce Schneier

"Teknologi tanpa pengelolaan dan budaya keamanan yang tepat tidak akan cukup melindungi data sensitif dari serangan siber."

Mikko Hyppönen

"Serangan yang berhasil biasanya bukan karena alat pelaku yang paling canggih, melainkan kelemahan internal yang bisa diperbaiki dengan manajemen akses dan pelatihan pengguna."

Analisis Kami

"Masalah utama kebocoran data bukanlah dari teknologi yang kurang mumpuni, melainkan dari manajemen dan kesadaran pengguna yang masih sangat rendah. Jika instansi pemerintah dan perusahaan tidak segera memperbaiki tata kelola akses serta investasi pada pendidikan keamanan siber, potensi serangan besar yang merugikan negara akan terus meningkat."

Prediksi Kami

Dalam beberapa tahun ke depan, keamanan siber di Indonesia akan membaik seiring dengan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran pengguna, dan penerapan manajemen keamanan yang lebih disiplin, meskipun tantangan dari serangan yang semakin kompleks tetap perlu diwaspadai.

Pertanyaan Terkait

Apa penyebab utama kebocoran data dan serangan siber di Indonesia?

Penyebab utama kebocoran data dan serangan siber di Indonesia adalah masalah teknis yang mendasar, seperti sistem elektronik yang usang dan human error.

Siapa yang menyampaikan informasi mengenai masalah ini?

Informasi mengenai masalah ini disampaikan oleh Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Apa yang dimaksud dengan UU PDP?

UU PDP adalah Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Mengapa anggaran IT tidak menjamin keamanan yang tinggi?

Anggaran IT yang besar tidak menjamin keamanan tinggi karena sistem yang kompleks dapat meningkatkan potensi kesalahan dan celah keamanan.

Apa yang terjadi setelah UU PDP diterapkan?

Setelah UU PDP diterapkan, meningkatnya laporan kebocoran data menunjukkan adanya peningkatan kesadaran publik dan kewajiban pelaporan.