India Atur Pekerja Gig, Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Sosial

India baru saja mulai menerapkan undang-undang baru yang mengatur para pekerja gig seperti pengemudi ojek online, kurir, dan mitra platform digital lain. Aturan ini dimaksudkan agar pekerja di sektor ini mendapatkan perlindungan sosial yang sebelumnya tidak mereka miliki. Para perusahaan penyedia layanan ride-hailing dan pengantaran kini harus menyumbang dana sosial dari pendapatan mereka untuk kesejahteraan pekerja gig.Dalam regulasi ini, pemerintah mewajibkan perusahaan agregator menyetorkan antara 1 sampai 2 persen dari pendapatan tahunannya ke dana jaminan sosial. Namun, kontribusi dari perusahaan tidak boleh melebihi 5 persen dari total pembayaran yang mereka berikan ke pekerjanya. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul cukup tetapi tidak terlalu membebani perusahaan.Pemerintah India juga membentuk Dewan Jaminan Sosial di tingkat pusat maupun negara bagian. Dewan ini bertugas merancang program kesejahteraan yang sesuai untuk pekerja gig. Namun setiap negara bagian memiliki kebebasan mengatur implementasi dan skema sosial sesuai kondisi lokal, sehingga hasilnya bisa berbeda-beda di tiap daerah.Meski regulasi ini disambut baik oleh perusahaan serta dianggap dapat memberi perlindungan, serikat pekerja masih khawatir aturan ini belum mengatasi masalah utama, seperti upah yang tidak pasti dan pemutusan hubungan tanpa alasan jelas. Masalah pendaftaran bagi pekerja di portal pemerintah juga menjadi hambatan untuk dapat manfaat jaminan sosial.Bagi Indonesia, penerapan aturan ini menjadi pelajaran penting dalam mengatur pekerja gig, terutama pengemudi ojol yang jumlahnya besar dan perlindungannya selama ini lemah. Pengalaman India menunjukkan perlunya sinergi pemerintah dan perusahaan serta perhatian pada pelaksanaan agar regulasi benar-benar dapat membantu pekerja.