Perlu Payung Hukum Jaminan Sosial Driver Ojek Online di Indonesia

Para driver ojek online di Indonesia belum mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah mengatur sistem perlindungan, driver ojol di Indonesia masih harus menanggung sendiri biaya jaminan sosial seperti BPJS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan tuntutan agar pemerintah bisa menyediakan perlindungan yang lebih baik.Sejumlah serikat pengemudi ojek online melakukan pertemuan dengan DPR Indonesia dan meminta agar segera dibuat Peraturan Presiden. Mereka berharap aturan ini bisa menjadi payung hukum yang jelas untuk menjamin kesejahteraan, mulai dari tunjangan kecelakaan kerja hingga perlindungan lainnya. Sampai sekarang, jaminan yang ada masih terbatas dan hanya berlaku ketika driver sedang online atau membawa penumpang.Di Singapura, sistem jaminan sosial bagi driver online sudah diatur melalui Central Provident Fund (CPF) yang mensyaratkan kontribusi bersama antara platform aplikasi dan driver. Hingga tahun 2029, kontribusi tersebut akan meningkat secara bertahap untuk memberikan dana pensiun, jaminan kesehatan, dan tunjangan lainnya bagi para pekerja gig.Malaysia sudah lebih maju dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja gig. Pemerintah negara itu telah mengesahkan Undang-Undang yang secara resmi mengakui mitra platform online sebagai tenaga kerja khusus, dengan standar upah, jam kerja, serta asuransi yang diatur. Selain itu, undang-undang ini melarang praktik tidak adil dan membentuk tribunal khusus untuk menyelesaikan sengketa di sektor ini.Para pekerja gig di Indonesia berharap pemerintah dapat mencontoh Malaysia dan Singapura dengan menciptakan regulasi yang kuat dan tepat waktu. Dengan begitu, mereka dapat bekerja tanpa takut kehilangan hak dan perlindungan, serta mendapatkan kesejahteraan yang layak di tengah perkembangan teknologi yang terus maju.