TLDR
Pengambilan foto tanpa izin dapat melanggar hak privasi individu sesuai UU PDP. Fotografer harus memperhatikan etika dan hukum dalam kegiatan pemotretan dan publikasi foto. Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang aman dan beretika. Baru-baru ini, isu pengambilan foto orang di ruang publik tanpa izin menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak orang merasa tidak nyaman karena foto mereka diambil dan dijual melalui aplikasi marketplace seperti FotoYu tanpa persetujuan. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran soal perlindungan data pribadi dan etika dalam dunia fotografi.Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan penjelasan resmi mengenai hal ini. Mereka menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menggugat pihak yang mengambil dan menyebarkan foto pribadi tanpa izin, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengingatkan agar fotografer mematuhi hukum terutama ketika melakukan pemotretan di luar konteks pribadi atau rumah tangga. Foto seseorang dianggap sebagai data pribadi karena bisa mengidentifikasi individu secara spesifik, sehingga aktivitas pemotretan harus memperhatikan aspek etika dan hukum.Selain itu, fotografer wajib mematuhi aturan hak cipta yang melarang pengkomersialan hasil foto tanpa persetujuan subjek. Kementerian juga akan mengundang organisasi terkait seperti Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk berdiskusi dan memperkuat pemahaman soal kewajiban hukum dalam fotografi.Ditjen Wasdig Kemkomdigi juga terus menyebarkan literasi digital untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya etika penggunaan teknologi dan perlindungan data pribadi. Mereka berkomitmen membangun ekosistem digital yang aman dan berkeadilan, serta melakukan pengawasan aktif atas potensi pelanggaran data pribadi di sektor kreatif termasuk fotografi.
