AI summary
Fotografi di ruang publik harus mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi. Persetujuan subjek yang difoto adalah penting dalam konteks etika dan hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Belakangan ini, ramai dibahas mengenai aktivitas fotografi di jalanan yang sering dianggap melanggar karena tidak meminta izin orang yang difoto. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aturan penggunaan foto dalam ruang publik, terutama terkait pelindungan data pribadi.Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, menjelaskan bahwa wajah dan ciri khas individu dalam foto termasuk kategori data pribadi yang dilindungi oleh Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh sebab itu, fotografer harus mengikuti aturan dan memperhatikan aspek etika saat memotret dan mempublikasikan foto.Selain itu, UU PDP melarang penggunaan foto untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari orang yang difoto. Pengambilan dan penggunaan data harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk persetujuan subjek data, agar tidak terjadi penyalahgunaan data.Masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan dan menggugat pihak yang diduga menyalahgunakan data pribadi berdasarkan UU ITE dan UU PDP. Pemerintah melalui Ditjen Wasdig Kemkomdigi berencana mengadakan diskusi bersama fotografer dan asosiasi untuk memperkuat pemahaman hukum dan etika fotografi.Selain pengawasan hukum, Ditjen Wasdig Kemkomdigi juga mendorong literasi digital masyarakat agar memahami etika dalam penggunaan teknologi serta pelindungan data pribadi. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan.
Perlindungan data pribadi dalam fotografi merupakan langkah penting yang harus diikuti untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Namun, perlu ada keseimbangan agar kreativitas fotografer tidak terhambat oleh regulasi yang terlalu ketat dan birokratis.
