PBB Dorong 60 Negara Teken Konvensi Global Lawan Kejahatan Siber
Courtesy of CNBCIndonesia

PBB Dorong 60 Negara Teken Konvensi Global Lawan Kejahatan Siber

Membangun kerjasama internasional melalui Konvensi Kejahatan Siber PBB guna menghadapi dan menekan kejahatan siber yang semakin mengancam perekonomian global dan keamanan digital antar negara.

27 Okt 2025, 13.15 WIB
53 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Konvensi Kejahatan Siber PBB merupakan langkah penting dalam memerangi kejahatan digital secara global.
  • Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi kejahatan siber yang semakin kompleks dan meluas.
  • Kritik terhadap konvensi menunjukkan perlunya keseimbangan antara keamanan siber dan perlindungan hak asasi manusia.
Hanoi, Vietnam - Kejahatan siber semakin merajalela dan menyebabkan kerugian hingga triliunan dolar AS setiap tahun. Berbagai bentuk kejahatan digital seperti phishing, peretasan M-Banking, hingga ransomware seringkali dilakukan oleh pelaku lintas negara yang sulit dilacak.
Untuk menghadapi ancaman ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi Konvensi Kejahatan Siber yang akan ditandatangani oleh sekitar 60 negara di Hanoi, Vietnam. Konvensi ini menjadi instrumen hukum yang kuat dalam memperkuat kerja sama dunia dalam memerangi kejahatan digital.
Konvensi ini baru akan berlaku secara resmi bila sudah diratifikasi oleh minimal 40 negara. Tujuannya adalah agar negara-negara bisa saling bekerja sama lebih efektif dalam menangani dan menindak pelaku kejahatan siber yang beroperasi antar negara.
Meski mendapat dukungan luas, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Microsoft mengkritik perjanjian ini karena khawatir bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan yang melanggar privasi warga. Namun, PBB menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas.
Vietnam sebagai tuan rumah mendapat sorotan karena riwayat catatan pelanggaran hak asasi manusia terkait penyensoran dan penangkapan pengguna internet. Meski demikian, perjanjian ini bisa menjadi langkah positif dalam memperkuat pertahanan digital global di tengah meningkatnya serangan siber.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251027111527-37-679497/maling-m-banking-kuras-rekening-menggila-pbb-turun-gunung

Analisis Ahli

Bruce Schneier
"Konvensi semacam ini penting untuk kolaborasi global, namun harus diiringi transparansi yang tinggi agar tidak berubah menjadi instrumen represif."
Mikko Hyppönen
"Kerjasama internasional adalah kunci keberhasilan pemberantasan cybercrime, tetapi protokol penerapannya harus agar tidak menghambat kebebasan digital."

Analisis Kami

"Konvensi Kejahatan Siber PBB adalah langkah penting untuk mengharmonisasi hukum antar negara dalam memerangi kejahatan digital, meski kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan alat pengawasan adalah hal yang valid dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Negara-negara harus menyeimbangkan antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran di bawah dalih keamanan."

Prediksi Kami

Dengan adanya konvensi ini, di masa depan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber akan semakin meningkat, namun potensi penyalahgunaan pengawasan oleh beberapa negara juga mungkin menjadi tantangan baru yang harus diwaspadai.