Courtesy of Reuters

PBB Tandatangani Perjanjian Global Lawan Kejahatan Siber di Hanoi

Perjanjian cybercrime PBB ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya yang menyebabkan kerugian ekonomi besar, sekaligus menciptakan instrumen hukum global yang efektif dalam menangani berbagai tindak pidana siber.

25 Okt 2025, 11.37 WIB

144 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Konvensi Kejahatan Siber diharapkan dapat memperkuat kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber.
Ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan hak asasi manusia dalam pelaksanaan Konvensi ini.
Penandatanganan Konvensi ini menunjukkan komitmen negara-negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan di dunia digital.

Hanoi, Vietnam - Kejahatan siber telah menjadi masalah global yang menimbulkan kerugian sebesar triliunan dolar setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, sekitar 60 negara akan menandatangani sebuah perjanjian penting yang dicanangkan oleh PBB di Hanoi, Vietnam. Tujuannya adalah memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi berbagai tindak kejahatan siber seperti phishing, ransomware, dan ujaran kebencian di dunia maya.

Perjanjian ini akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh setidaknya 40 negara. Meskipun begitu, terdapat kekhawatiran dari para aktivis dan perusahaan teknologi seperti Meta dan Microsoft yang menilai perjanjian ini punya definisi yang terlalu samar sehingga berpotensi dipakai untuk tujuan pengawasan berlebihan atau mengkriminalisasi aktivitas hacker etis yang membantu menguji keamanan sistem.

PBB melalui UNODC menegaskan bahwa perjanjian ini sudah memasukkan pasal-pasal untuk melindungi hak asasi manusia serta membolehkan aktivitas penelitian yang sah. Di antara para penandatangan yang hadir adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Vietnam yang menjadi tuan rumah acara ini juga ingin meningkatkan posisi globalnya dan memperkuat pertahanan siber di tengah meningkatnya serangan ke infrastruktur penting.

Namun, peran Vietnam sebagai tuan rumah turut menimbulkan kontroversi karena masalah pelanggaran hak asasi manusia dan sensor terhadap kebebasan berpendapat di internet. Organisasi hak asasi manusia mencatat setidaknya 40 orang telah ditangkap tahun ini karena menyampaikan pendapat yang kritis terhadap pemerintah secara online.

Konvensi ini diharapkan bisa menjadi langkah maju dalam mengatur hukum perlindungan dunia maya secara internasional. Meski begitu, penting bagi negara-negara yang terlibat untuk terus mengawasi pelaksanaan kesepakatan ini agar tidak disalahgunakan menjadi alat represi atau pengawasan yang melanggar hak-hak sipil.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/un-cybercrime-treaty-be-signed-hanoi-tackle-global-offences-2025-10-25/

Analisis Ahli

Bruce Schneier

"Perjanjian internasional seperti ini penting namun harus sangat berhati-hati agar regulasi tidak menjadi alat pengawasan dan kontrol yang menghambat inovasi dan kebebasan digital."

Susan Landau

"Pasal yang mengatur kolaborasi antar pemerintah harus dipastikan tidak merugikan aktivitas riset keamanan yang etis dan hak privasi individu."

Analisis Kami

"Meskipun kebutuhan akan alat hukum global untuk memerangi kejahatan siber sangat mendesak, ketidakjelasan definisi dalam perjanjian ini bisa membuka ruang bagi penyalahgunaan oleh pemerintah otoriter. Oleh karena itu, pengawasan ketat oleh komunitas internasional dan pemantauan implementasi yang transparan harus menjadi prioritas agar konvensi ini tidak malah mengancam kebebasan sipil."

Prediksi Kami

Setelah berlakunya perjanjian ini, akan terjadi peningkatan kerja sama internasional dalam pemantauan dan penindakan kejahatan siber, namun juga potensi ketegangan terkait isu privasi dan hak asasi manusia yang kemungkinan akan memicu debat lebih lanjut di forum global.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari Konvensi Kejahatan Siber yang akan ditandatangani di Vietnam?

Tujuan dari Konvensi Kejahatan Siber adalah untuk menangani kejahatan yang merugikan ekonomi global hingga triliunan dolar setiap tahun.

Siapa yang menyampaikan pernyataan mengenai pentingnya perlindungan terhadap kejahatan siber?

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan pernyataan mengenai pentingnya perlindungan terhadap kejahatan siber.

Apa saja jenis kejahatan yang ditargetkan oleh Konvensi ini?

Konvensi ini menargetkan berbagai jenis kejahatan seperti phishing, ransomware, perdagangan online, dan ujaran kebencian.

Mengapa beberapa pihak mengkritik Konvensi Kejahatan Siber?

Beberapa pihak mengkritik Konvensi ini karena definisi kejahatan yang kabur dapat memungkinkan penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Apa yang ingin dicapai Vietnam dengan menjadi tuan rumah penandatanganan Konvensi ini?

Vietnam ingin meningkatkan posisinya di kancah global dan memperkuat pertahanan sibernya di tengah serangan yang meningkat terhadap infrastruktur kritis.