Menteri Tegaskan Kesepakatan Digital RI-AS Tidak Serahkan Data Pribadi Warga

Polemik mengenai kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat mengundang banyak perhatian, khususnya terkait isu penghapusan hambatan perdagangan digital yang dianggap membolehkan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat. Berbagai kekhawatiran muncul di masyarakat tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi bahwa pemahaman tersebut keliru. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menyerahkan data, apalagi data pribadi, ke pihak Amerika Serikat. Ada ketentuan khusus yang diterapkan untuk data yang digunakan di platform milik perusahaan Amerika demi menjaga keamanan data tersebut. Kesepakatan ini menitikberatkan pada pembuatan protokol keamanan yang memastikan data pribadi aman dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ini bukan soal mempertukarkan data secara langsung antara pemerintah, tetapi aturan yang mengatur transfer data lintas negara dengan pijakan hukum yang kuat dan terukur. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa transfer data pribadi antarnegara sudah lama terjadi dalam layanan digital seperti pembuatan akun Google atau e-commerce, dan kesepakatan tersebut lebih pada penegasan protokol hukum. Kesepakatan ini juga membuka peluang investasi perusahaan AS di sektor pengolahan data di Indonesia. Beberapa perusahaan besar Amerika seperti AWS, Microsoft, dan Google Cloud sudah berinvestasi di Indonesia. Indonesia juga berpengalaman membuat protokol serupa di Nongsa Digital Park dan berpartisipasi dalam kerangka kerja Digital Economic Framework Agreement (DEPA) yang mendorong kerjasama digital antar negara ASEAN.