TLDR
Regulator Tiongkok berusaha membatasi inisiatif stablecoin dan tokenisasi dari perusahaan-perusahaan daratan di Hong Kong. Meskipun ada pengetatan regulasi, Tiongkok tetap menyadari pentingnya aset digital dalam kompetisi global, terutama dengan AS. Hong Kong diharapkan dapat terus menjadi pusat keuangan digital internasional dengan menyelaraskan kerangka kerjanya dengan kekhawatiran daratan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok baru-baru ini meminta perusahaan-perusahaan yang berbasis di daratan untuk menunda proyek stablecoin dan tokenisasi aset nyata mereka di Hong Kong. Ini merupakan langkah yang diambil oleh dua badan pengawas utama, yakni People's Bank of China dan Cyberspace Administration, sebagai bentuk kontrol atas perkembangan aset digital di wilayah tersebut.Beberapa perusahaan besar seperti Ant Group dan JD.com yang sebelumnya aktif dalam proyek stablecoin diminta untuk tidak melanjutkan inisiatif mereka sebelum mendapatkan izin resmi. Tindakan ini juga mengindikasikan kekhawatiran Beijing terhadap risiko terkait kontrol modal dan stabilitas pasar keuangan yang dapat timbul akibat kegiatan lintas batas.Hong Kong tetap diperbolehkan mengembangkan sektor aset digital, namun regulasi semakin diperketat. Banyak perusahaan mulai bersikap lebih hati-hati dan menurunkan profil publik inisiatif tokenisasi mereka, menyesuaikan dengan arahan dari regulator utama di Tiongkok.Pemerintah Tiongkok menganggap digital asset sebagai alat penting dalam persaingan global, terutama dengan AS yang juga agresif mendorong pengembangan digital currency. Artikel dari Study Times menyoroti blockchain dan mata uang digital sebagai 'arena tersembunyi' kompetisi geopolitik antara kedua negara.Para ahli menyarankan agar Hong Kong fokus pada proyek-proyek yang dipimpin institusi resmi seperti tokenisasi obligasi pemerintah dan stablecoin yang diatur untuk perdagangan lintas batas. Pendekatan ini akan membantu menjaga kepercayaan global dan mencegah Hong Kong menjadi zona abu-abu yang berisiko tinggi dalam keuangan digital.
