Courtesy of CNBCIndonesia

TikTok Ubah Kebijakan Data Demi Bertahan di AS dengan Risiko Privasi Pengguna

Menginformasikan bagaimana TikTok mengubah kebijakan privasi dan data di AS untuk mempertahankan operasionalnya, serta konsekuensi dari perubahan tersebut yang memungkinkan data pengguna dibagikan ke pemerintah tanpa perintah pengadilan, yang penting bagi pengguna untuk mengetahui risiko privasi mereka.

22 Okt 2025, 19.10 WIB

122 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kebijakan baru TikTok di AS memungkinkan pembagian data pengguna dengan pemerintah.
DHS dan ICE aktif dalam meminta data pengguna TikTok meskipun dengan beban hukum yang lebih ringan.
Rencana penjualan operasi TikTok di AS oleh Trump menciptakan kejelasan baru dalam pengelolaan data dan privasi pengguna.

Jakarta, Indonesia - TikTok sedang menghadapi tekanan besar agar bisa terus beroperasi di Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan mengubah kebijakan privasinya sehingga kini bisa membagikan data pengguna tidak hanya kepada penegak hukum tapi juga kepada otoritas pengatur, jika dianggap relevan. Ini merupakan langkah besar yang mengubah bagaimana data pengguna TikTok dikelola.

Data yang bisa diminta pemerintah termasuk nama pengguna, nomor telepon, alamat IP, dan informasi identifikasi lain. Permintaan data ini bisa datang melalui panggilan pengadilan administratif, yang tidak sama dengan pengadilan umum dan tidak memerlukan dasar hukum yang kuat. Artinya, TikTok bisa menerima tuntutan data tanpa harus melalui proses pengadilan yang biasa.

Selain itu, TikTok juga menghilangkan janji untuk memberi tahu pengguna jika data mereka diserahkan kepada pemerintah. Sementara itu, bahasa dalam kebijakan yang dulu menyatakan 'TikTok menolak permintaan data' sekarang berubah menjadi 'dapat menolak permintaan data,' yang menunjukkan pengurangan kemampuan menolak permintaan data.

Menurut laporan, Trump pernah membocorkan rencana pembelian bisnis TikTok di AS oleh sekelompok investor yang membentuk perusahaan baru senilai 14 miliar dolar AS. ByteDance akan memegang kurang dari 20% saham, dengan perusahaan baru mengawasi bisnis, data, dan algoritma TikTok yang beroperasi khusus di AS.

Perubahan kebijakan ini menunjukkan betapa sulitnya posisi TikTok dalam menjaga bisnisnya di AS tanpa mengorbankan privasi pengguna. Meski perusahaan berupaya agar pengguna bisa menentang permintaan data di pengadilan, kebijakan terbaru akan makin mempersulit hal tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251022162605-37-678331/lepas-dari-china-tiktok-diam-diam-mulai-berubah

Analisis Ahli

Edward Snowden

"Pengungkapan ini menegaskan kembali bahwa tidak ada yang benar-benar aman dari pengawasan pemerintah, terutama di platform besar dengan akar asing. Kebijakan seperti ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi privasi global."

Shoshana Zuboff

"Formasi perusahaan baru masih merupakan upaya strategi kontrol data yang sangat kuat oleh korporasi dan negara, dimana pengguna selalu menjadi pihak paling rentan di tengah permainan geopolitik dan bisnis."

Analisis Kami

"Perubahan kebijakan ini menunjukkan kompromi besar yang harus dilakukan oleh TikTok untuk bisa bertahan di pasar AS, namun hal ini merugikan privasi pengguna yang seharusnya dilindungi. Dalam situasi geopolitik saat ini, perusahaan teknologi asing harus bersiap kehilangan kontrol penuh atas data pengguna jika ingin beroperasi di negara-negara dengan regulasi ketat seperti AS."

Prediksi Kami

Kedepannya, kemungkinan besar privasi pengguna TikTok di AS akan semakin terancam dan terjadi pengawasan pemerintah yang lebih ketat, sementara model bisnis TikTok di AS berubah menjadi lebih dikontrol oleh investor lokal dengan dukungan pemerintah.