TikTok Ubah Kebijakan Data Demi Bertahan di AS dengan Risiko Privasi Pengguna

TikTok sedang menghadapi tekanan besar agar bisa terus beroperasi di Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan mengubah kebijakan privasinya sehingga kini bisa membagikan data pengguna tidak hanya kepada penegak hukum tapi juga kepada otoritas pengatur, jika dianggap relevan. Ini merupakan langkah besar yang mengubah bagaimana data pengguna TikTok dikelola. Data yang bisa diminta pemerintah termasuk nama pengguna, nomor telepon, alamat IP, dan informasi identifikasi lain. Permintaan data ini bisa datang melalui panggilan pengadilan administratif, yang tidak sama dengan pengadilan umum dan tidak memerlukan dasar hukum yang kuat. Artinya, TikTok bisa menerima tuntutan data tanpa harus melalui proses pengadilan yang biasa. Selain itu, TikTok juga menghilangkan janji untuk memberi tahu pengguna jika data mereka diserahkan kepada pemerintah. Sementara itu, bahasa dalam kebijakan yang dulu menyatakan 'TikTok menolak permintaan data' sekarang berubah menjadi 'dapat menolak permintaan data,' yang menunjukkan pengurangan kemampuan menolak permintaan data. Menurut laporan, Trump pernah membocorkan rencana pembelian bisnis TikTok di AS oleh sekelompok investor yang membentuk perusahaan baru senilai 14 miliar dolar AS. ByteDance akan memegang kurang dari 20% saham, dengan perusahaan baru mengawasi bisnis, data, dan algoritma TikTok yang beroperasi khusus di AS. Perubahan kebijakan ini menunjukkan betapa sulitnya posisi TikTok dalam menjaga bisnisnya di AS tanpa mengorbankan privasi pengguna. Meski perusahaan berupaya agar pengguna bisa menentang permintaan data di pengadilan, kebijakan terbaru akan makin mempersulit hal tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi.