Mengapa India Menghindari Pembahasan Kripto dan Dampaknya pada Fintech

Konferensi teknologi keuangan terbesar di Mumbai tahun ini menarik sekitar 100.000 peserta dari lebih 100 negara, termasuk hadirnya Perdana Menteri India dan Inggris. Namun, topik mata uang kripto dan stablecoin hampir tidak dibahas sama sekali dalam acara tersebut, meskipun bitcoin sedang melonjak ke rekor tertinggi. Hal ini disebabkan oleh sikap hati-hati pemerintah India yang belum menyusun regulasi khusus untuk kripto. Bahkan ada aturan untuk pembicara agar tidak membahas isu kripto agar tidak memicu kontroversi. Sebaliknya, perhatian utama diberikan pada pengembangan mata uang digital bank sentral India, yaitu e-rupee. Sementara negara-negara Asia lain seperti Jepang dan Singapura berusaha menjadikan diri mereka sebagai pusat kripto, India masih sangat berhati-hati. Dampaknya terlihat pada kurangnya minat investor dan pelaku bisnis fintech untuk terjun ke dunia kripto, karena ketidakpastian regulasi yang menyulitkan. Beberapa pakar fintech dan investor menyarankan agar pemerintah mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan bertahap dalam mengatur stablecoin, misalnya dengan mengizinkan remitan dalam bentuk stablecoin dolar AS. Saat ini pasar stablecoin global sudah mencapai kapitalisasi lebih dari 300 miliar dolar, namun India belum bisa memanfaatkan peluang tersebut. Kondisi ini menimbulkan risiko 'brain-drain' dimana talenta dan perusahaan fintech kripto lebih memilih untuk mendirikan usaha di luar negeri yang regulasinya lebih jelas. Jika tren ini berlanjut, India berpotensi kehilangan posisi dalam kompetisi global teknologi keuangan dan inovasi digital.