TLDR
India memilih untuk tidak memberikan legitimasi penuh kepada cryptocurrency melalui regulasi. RBI mengkhawatirkan risiko sistemik yang dapat ditimbulkan oleh cryptocurrency. Penggunaan stablecoin yang berkembang di AS dapat mempengaruhi sistem pembayaran di negara lain. Pemerintah India memutuskan untuk tidak membuat undang-undang khusus untuk mengatur cryptocurrency dan lebih memilih pendekatan pengawasan parsial. Mereka khawatir bahwa mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan utama bisa menimbulkan risiko besar bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, mereka ingin mengendalikan risiko ini tanpa memberikan legitimasi penuh pada sektor kripto yang masih sangat spekulatif.India mengikuti perkembangan global terkait cryptocurrency dengan cermat. Misalnya, Amerika Serikat baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan penggunaan stablecoin berbasis dolar sebagai alat pembayaran. Di sisi lain, negara seperti China melarang cryptocurrency tetapi mempertimbangkan mata uang digital mereka sendiri yang didukung oleh Yuan. Jepang dan Australia juga berhati-hati dalam mengembangkan regulasi mereka.Dokumen resmi pemerintah India mengungkapkan bahwa regulasi ketat bisa membuat sektor kripto menjadi sistemik dan membawa risiko tambahan. Namun, pelarangan total pun dinilai tidak efektif karena perdagangan di bursa desentralisasi dan transaksi peer-to-peer sulit dikendalikan. Saat ini, pajak tinggi dan aturan yang ada berfungsi sebagai penghambat bagi perdagangan spekulatif dan aktivitas ilegal.Bank sentral India (RBI) sudah berulang kali memberikan peringatan terkait bahaya yang ditimbulkan investasi di aset kripto. Akibatnya, arus perdagangan cryptocurrency melalui sistem keuangan resmi India sangat terbatas. Meskipun warga India telah berinvestasi sebesar 4,5 miliar dolar AS di kripto, penggunaannya masih belum signifikan dan tidak menjadi ancaman bagi stabilitas finansial negara.Meski regulasi internasional terhadap cryptocurrency beragam, pemerintah India memilih menunggu perkembangan dari negara lain, khususnya AS, sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Dengan pengawasan parsial dan aturan pajak yang ketat, India berusaha menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko yang ada dalam dunia aset digital ini.
