Kemkomdigi Tegaskan Pemblokiran IMEI Ponsel Bersifat Sukarela, Bukan Wajib

Baru-baru ini muncul berita bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan memberlakukan aturan balik nama pada ponsel bekas seperti kendaraan bermotor. Namun, pihak Kemkomdigi segera memberikan klarifikasi bahwa hal ini tidak benar dan sistem pendaftaran ulang IMEI ponsel bersifat sukarela. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni, menjelaskan bahwa pendaftaran ulang IMEI adalah identitas resmi ponsel di pemerintah yang dapat memblokir perangkat kalau hilang atau dicuri. Sistem ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah ponsel ilegal beredar luas. Dengan adanya sistem ini, konsumen bisa merasa lebih aman karena jika ponselnya hilang, perangkat dapat dilaporkan dan diblokir sehingga tidak bisa digunakan orang lain. Ketika kembali ditemukan, ponsel bisa diaktifkan lagi tanpa masalah. Wayan Toni juga menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap diskusi dan menerima masukan dari masyarakat, terutama lewat forum akademik di ITB. Kebijakan ini belum menjadi keputusan resmi dan masih dikaji dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Adis Alifiawan mengusulkan agar sistem balik nama pada ponsel bekas diterapkan untuk membuat jual-beli lebih transparan dan menghindari penyalahgunaan data pemilik ponsel. Ini serupa dengan aturan jual-beli kendaraan bermotor.