Rangkuman berita: Mahkamah Agung terlibat dalam pertikaian mengenai subsidi Rp 131.56 triliun ($8 miliar) FCC untuk layanan internet dan telepon.

Mahkamah Agung AS baru-baru ini terlibat dalam perdebatan hukum besar mengenai dana sebesar Rp 131.56 triliun ($8 miliar) yang digunakan pemerintah federal untuk mendukung layanan telepon dan internet di sekolah, perpustakaan, dan daerah pedesaan. Mereka akan meninjau keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Dana Layanan Universal tidak konstitusional. Dana ini dikumpulkan oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC) dari penyedia telekomunikasi, yang kemudian membebankan biaya tersebut kepada pelanggan mereka.

Sebuah kelompok advokasi konservatif bernama Consumer Research menantang praktik ini, dan meskipun pengadilan sebelumnya mendukung program tersebut, Pengadilan Sirkuit AS ke-5 yang konservatif memutuskan bahwa metode pendanaan ini melanggar konstitusi. Pemerintahan Biden mengajukan banding atas keputusan ini, tetapi kasus ini kemungkinan baru akan dibahas pada akhir Maret. Pengadilan ini juga mempertimbangkan kembali doktrin non-delegasi, yang belum pernah digunakan untuk membatalkan undang-undang federal sejak tahun 1935.

Pertanyaan Terkait

Apa yang sedang ditinjau oleh Mahkamah Agung?

Mahkamah Agung sedang meninjau pertarungan hukum besar mengenai dana subsidi pemerintah untuk layanan telepon dan internet.

Apa itu Universal Service Fund?

Universal Service Fund adalah dana yang digunakan untuk mensubsidi layanan telepon dan internet di sekolah, perpustakaan, dan daerah pedesaan.

Siapa yang menantang praktik pendanaan ini?

Praktik pendanaan ini ditantang oleh kelompok advokasi konservatif bernama Consumer Research.

Apa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Sirkuit ke-5?

Pengadilan Sirkuit ke-5 memutuskan bahwa metode pendanaan tersebut tidak konstitusional.

Apa yang mungkin terjadi setelah kasus ini diajukan?

Setelah kasus ini diajukan, kemungkinan akan ada perubahan pandangan dari pemerintahan Trump yang baru.

Rangkuman Berita: Mahkamah Agung terlibat dalam pertikaian mengenai subsidi Rp 131.56 triliun ($8 miliar) FCC untuk layanan internet dan telepon.

Pertanyaan Terkait

Rangkuman Berita Serupa