Courtesy of YahooFinance
Pengadilan banding di Ohio baru-baru ini membatalkan aturan "net neutrality" yang ditetapkan oleh FCC (Komisi Komunikasi Federal) AS. Aturan ini melarang penyedia internet memperlambat atau memblokir akses ke konten tertentu di internet. Keputusan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung AS yang disebut Loper Bright, yang membatasi kekuasaan lembaga federal dalam mengatur berbagai industri. Pengadilan menyatakan bahwa mereka tidak lagi harus mengikuti interpretasi FCC terhadap undang-undang yang tidak jelas, yang menunjukkan bahwa kekuasaan lembaga federal mungkin akan berkurang.
Kasus ini menunjukkan perubahan besar dalam kekuasaan regulasi di AS, di mana pengadilan kini lebih berperan dalam menilai keputusan lembaga. Sebelumnya, lembaga-lembaga ini sering kali berganti-ganti aturan tergantung pada siapa yang menjabat sebagai presiden. Dengan adanya keputusan ini, banyak perusahaan mulai menantang aturan federal lainnya di pengadilan, dan beberapa sudah meraih kemenangan. Misalnya, seorang hakim federal di Texas memblokir larangan perjanjian non-kompetisi yang dikeluarkan oleh FTC (Komisi Perdagangan Federal) dengan merujuk pada putusan Loper Bright.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diputuskan oleh pengadilan banding Ohio mengenai aturan net neutrality?A
Pengadilan banding Ohio memutuskan bahwa FCC tidak memiliki wewenang untuk mengembalikan aturan net neutrality setelah dicabut oleh pemerintahan Trump.Q
Apa dampak dari keputusan Loper Bright terhadap kekuasaan regulator?A
Keputusan Loper Bright dapat mengurangi kekuasaan lembaga federal dan meningkatkan kekuasaan yudikatif dalam menafsirkan undang-undang.Q
Siapa yang terlibat dalam kasus Ohio Telecom Association vs. FCC?A
Kasus ini melibatkan Ohio Telecom Association dan FCC, yang berfokus pada aturan net neutrality.Q
Bagaimana reaksi perusahaan terhadap keputusan Loper Bright?A
Beberapa perusahaan telah menggunakan keputusan Loper Bright untuk melemahkan aturan federal lainnya di pengadilan.Q
Apa yang diharapkan oleh Randolph May mengenai kekuasaan lembaga pemerintah di masa depan?A
Randolph May mengharapkan adanya 'penyeimbangan' kekuasaan regulasi antara lembaga pemerintah dan pengadilan.