Rangkuman berita: Bank Dunia Beberkan Penyebab Kinerja PPN RI Suram

Kinerja penerimaan pajak di Indonesia dinilai buruk oleh Bank Dunia, terutama untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Laporan yang dirilis pada tahun ini menunjukkan bahwa kedua pajak ini hanya menyumbang sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kepatuhan pajak, tarif pajak yang tidak tinggi, dan basis pajak yang sempit.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kesenjangan kebijakan PPN di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya. Ini berarti pemerintah Indonesia tidak kehilangan banyak potensi penerimaan pajak karena kebijakan yang diterapkan. Namun, ada beberapa pengecualian dan tarif yang dikurangi yang membuat pengumpulan pajak menjadi lebih sulit. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki lebih sedikit barang dan jasa yang dibebaskan dari pajak, sehingga kesenjangan kebijakan PPN tidak terlalu besar.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dinyatakan oleh Bank Dunia tentang kinerja penerimaan pajak di Indonesia?

Bank Dunia menyatakan bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia, khususnya PPN dan PPh Badan, masih di bawah potensi yang seharusnya.

Apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PPN dan PPh Badan di Indonesia?

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PPN dan PPh Badan termasuk kepatuhan yang rendah, tarif pajak efektif yang relatif rendah, dan basis pajak yang sempit.

Bagaimana kesenjangan kebijakan PPN di Indonesia dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lainnya?

Kesenjangan kebijakan PPN di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lainnya, terutama karena pengeluaran yang rendah untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan jasa keuangan.

Apa yang dimaksud dengan compliance gap dan policy gap dalam konteks pajak?

Compliance gap menggambarkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak, sedangkan policy gap adalah jumlah pajak yang tidak dapat dikumpulkan karena kebijakan yang ada.

Apa dampak dari pembebasan tanpa hak untuk mengurangi pajak masukan?

Pembebasan tanpa hak untuk mengurangi pajak masukan dapat menciptakan PPN tersembunyi, yang mengurangi dampak fiskal dari pembebasan tersebut.

Rangkuman Berita: Bank Dunia Beberkan Penyebab Kinerja PPN RI Suram

Pertanyaan Terkait

Rangkuman Berita Serupa