Courtesy of YahooFinance
Pemerintahan Biden baru saja menambahkan 37 perusahaan dari sektor pertambangan, solar, dan tekstil di China ke dalam daftar yang dilarang mengekspor ke AS. Hal ini disebabkan oleh dugaan praktik kerja paksa di wilayah Xinjiang. Beberapa perusahaan besar yang terdaftar termasuk Zijin Mining Group dan JA Solar Technology Co. Penambahan ini merupakan perluasan terbesar dari Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur sejak disahkan pada tahun 2021, sehingga total perusahaan yang dilarang kini mencapai 144.
Perusahaan-perusahaan solar China kini mulai beralih ke bahan polysilicon yang lebih mahal dari negara Barat untuk menghindari risiko terkait larangan ini. Meskipun JA Solar terdaftar, dampaknya diperkirakan terbatas karena anak perusahaannya sudah tutup pada tahun 2024 dan tidak memasok ke AS. Situasi ini menunjukkan bahwa perusahaan solar China akan menghadapi tantangan perdagangan yang semakin meningkat, terutama di pasar AS.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Biden terkait perusahaan-perusahaan dari China?A
Pemerintahan Biden menambahkan 37 perusahaan dari sektor pertambangan, solar, dan tekstil China ke dalam daftar larangan ekspor ke AS.Q
Mengapa perusahaan-perusahaan tersebut dilarang mengekspor ke AS?A
Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang karena dugaan praktik kerja paksa di wilayah Xinjiang.Q
Apa dampak dari penambahan perusahaan-perusahaan ini terhadap pasar?A
Dampak dari penambahan ini termasuk penurunan saham Zijin Mining dan pengaruh terbatas pada JA Solar karena anak perusahaannya sudah tutup.Q
Apa yang dilakukan perusahaan solar China setelah larangan ini?A
Perusahaan solar China mulai beralih ke polysilicon yang lebih mahal dari negara Barat untuk menghindari risiko terkait larangan ini.Q
Apa yang dimaksud dengan UU Pencegahan Kerja Paksa Uyghur?A
UU Pencegahan Kerja Paksa Uyghur adalah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah produk yang dihasilkan dengan kerja paksa dari masuk ke pasar AS.