Apa yang akan terjadi pada TikTok pada 19 Januari?
Courtesy of Axios

Rangkuman Berita: Apa yang akan terjadi pada TikTok pada 19 Januari?

Axios
Dari Axios
13 Januari 2025 pukul 07.00 WIB
140 dibaca
Share
Keputusan mengenai masa depan akses TikTok di Amerika Serikat akan segera ditentukan oleh Mahkamah Agung. Para hakim tampaknya cenderung mendukung undang-undang bipartisan yang akan melarang aplikasi tersebut mulai 19 Januari. Jika undang-undang ini diterapkan, TikTok yang dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance, mungkin akan hilang dari toko aplikasi Google dan Apple. Meskipun aplikasi yang sudah diunduh tidak akan langsung hilang, ByteDance tidak akan bisa memberikan pembaruan, yang pada akhirnya membuat aplikasi tersebut tidak berguna.
Banyak pengguna TikTok dan kreator konten sudah mulai beralih ke aplikasi media sosial lain seperti Lemon8 dan Xiaohongshu, yang menawarkan fitur serupa. TikTok memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS, tetapi hanya 32% orang Amerika yang mendukung larangan tersebut. Larangan ini muncul karena kekhawatiran pemerintah AS tentang keamanan nasional terkait hubungan TikTok dengan China. ByteDance telah menentang undang-undang ini, mengklaim bahwa pemaksaan untuk menjual aplikasi tersebut melanggar hak-hak konstitusi.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang sedang diputuskan oleh Mahkamah Agung terkait TikTok?
A
Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan undang-undang bipartisan yang dapat melarang TikTok di AS.
Q
Mengapa TikTok berpotensi dilarang di AS?
A
TikTok berpotensi dilarang karena kekhawatiran keamanan nasional terkait dengan kepemilikan oleh perusahaan Cina, ByteDance.
Q
Apa yang terjadi jika ByteDance tidak menjual TikTok sebelum batas waktu?
A
Jika ByteDance tidak menjual TikTok sebelum 19 Januari, aplikasi tersebut akan menghadapi larangan di AS.
Q
Apa alternatif yang sedang dipromosikan oleh ByteDance untuk pengguna TikTok?
A
ByteDance sedang mempromosikan Lemon8 sebagai alternatif bagi pengguna TikTok.
Q
Apa kekhawatiran pemerintah AS terkait TikTok dan ByteDance?
A
Pemerintah AS khawatir tentang penyebaran informasi yang salah dan kemungkinan spionase terkait dengan TikTok dan ByteDance.

Rangkuman Berita Serupa

Larangan TikTok Ditegaskan Oleh Mahkamah Agung—Seharusnya Dimulai Minggu IniForbes
Teknologi
3 bulan lalu
84 dibaca
Larangan TikTok Ditegaskan Oleh Mahkamah Agung—Seharusnya Dimulai Minggu Ini
Mahkamah Agung Bisa Memutuskan Tentang Larangan TikTok Hari Ini—Apa yang Perlu Diketahui Saat Para Hakim Menunjukkan Mereka Mungkin Mendukung Undang-Undang TersebutForbes
Teknologi
3 bulan lalu
60 dibaca
Mahkamah Agung Bisa Memutuskan Tentang Larangan TikTok Hari Ini—Apa yang Perlu Diketahui Saat Para Hakim Menunjukkan Mereka Mungkin Mendukung Undang-Undang Tersebut
Mahkamah Agung Mungkin Memutuskan Tentang Larangan TikTok Hari Ini—Apa yang Perlu Diketahui Saat Para Hakim Menunjukkan Mereka Mungkin Menegakkan Undang-UndangForbes
Teknologi
3 bulan lalu
104 dibaca
Mahkamah Agung Mungkin Memutuskan Tentang Larangan TikTok Hari Ini—Apa yang Perlu Diketahui Saat Para Hakim Menunjukkan Mereka Mungkin Menegakkan Undang-Undang
Mahkamah Agung Mungkin Memutuskan Tentang Larangan TikTok pada Hari Jumat—Apa yang Perlu Diketahui Saat Para Hakim Menunjukkan Mereka Mungkin Mendukung Undang-Undang TersebutForbes
Teknologi
3 bulan lalu
74 dibaca
Mahkamah Agung Mungkin Memutuskan Tentang Larangan TikTok pada Hari Jumat—Apa yang Perlu Diketahui Saat Para Hakim Menunjukkan Mereka Mungkin Mendukung Undang-Undang Tersebut
Bisakah Trump Menghentikan Larangan TikTok? Inilah yang Bisa—Dan Tidak Bisa—Dilakukannya Saat Ia Dilaporkan Mempertimbangkan Perintah EksekutifForbes
Teknologi
3 bulan lalu
152 dibaca
Bisakah Trump Menghentikan Larangan TikTok? Inilah yang Bisa—Dan Tidak Bisa—Dilakukannya Saat Ia Dilaporkan Mempertimbangkan Perintah Eksekutif
Bisakah Trump Menghentikan Larangan TikTok? Inilah yang Bisa—Dan Tidak Bisa—Dilakukannya Saat Mahkamah Agung Menunjukkan Dukungan Terhadap Undang-Undang TersebutForbes
Teknologi
3 bulan lalu
88 dibaca
Bisakah Trump Menghentikan Larangan TikTok? Inilah yang Bisa—Dan Tidak Bisa—Dilakukannya Saat Mahkamah Agung Menunjukkan Dukungan Terhadap Undang-Undang Tersebut