Courtesy of YahooFinance
Eksekutif Apple yang memimpin negosiasi dengan Indonesia untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 baru saja meninggalkan Jakarta tanpa kesepakatan. Meskipun Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya telah memberikan lampu hijau untuk tawaran investasi Apple sebesar Rp 16.45 triliun ($1 miliar) , Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tetap mempertahankan larangan tersebut. Indonesia melarang penjualan iPhone karena Apple dianggap tidak memenuhi persyaratan produksi lokal untuk smartphone dan tablet.
Apple berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar Indonesia yang besar, dengan populasi sekitar 278 juta orang, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan melek teknologi. Tawaran Apple termasuk mendirikan pabrik di Batam untuk memproduksi AirTags dan mendanai akademi lokal untuk mengajarkan keterampilan teknologi. Namun, Menteri Kartasasmita menegaskan bahwa Apple harus memenuhi regulasi lokal sebelum larangan dicabut, menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan global dalam beroperasi di negara dengan politik lokal yang semakin nasionalis.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa yang memimpin negosiasi antara Apple dan pemerintah Indonesia?A
Nick Amman, wakil presiden urusan global Apple, memimpin negosiasi tersebut.Q
Apa yang menyebabkan larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia?A
Larangan penjualan iPhone 16 disebabkan oleh ketidakpatuhan Apple terhadap persyaratan manufaktur lokal untuk smartphone dan tablet.Q
Apa tawaran investasi yang diajukan Apple kepada Indonesia?A
Apple menawarkan investasi sebesar $1 miliar, termasuk mendirikan pabrik di Batam dan mendanai akademi lokal untuk keterampilan teknologi.Q
Siapa menteri yang menegaskan bahwa Apple harus memenuhi regulasi lokal?A
Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Apple harus memenuhi regulasi lokal sebelum larangan diangkat.Q
Apa dampak dari negosiasi ini terhadap perusahaan internasional lainnya?A
Negosiasi ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan internasional lainnya untuk berinvestasi di Indonesia karena kebijakan yang ketat.