Galaksi Inovasi & Kebijakan

SunCar Technology Group di Shanghai menggunakan kecerdasan buatan dari ByteDance untuk membuat premi asuransi mobil yang lebih personal dan akurat. Berdasarkan data besar yang dianalisis, mereka menemukan bahwa warna mobil putih di China cenderung memiliki risiko kecelakaan yang lebih rendah, sehingga premi asuransinya juga lebih rendah. Selain warna mobil, faktor lain seperti rutinitas penggunaan kendaraan, rute perjalanan yang dipilih, dan perilaku berkendara juga sangat mempengaruhi harga premi asuransi. Misalnya, pengemudi yang sering melakukan belokan di persimpangan berbahaya bisa mendapatkan penawaran premi yang lebih tinggi sesuai risiko yang mereka timbulkan. Lokasi pemilik mobil juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga premi. Jika seseorang tinggal dekat dengan bengkel perbaikan khusus mobil Tesla, maka premi yang diberikan akan lebih murah dibandingkan dengan yang tinggal di provinsi berbeda dan jauh dari bengkel tersebut. SunCar mulai menggunakan model AI bernama Doubao yang dikembangkan oleh divisi teknologi perusahaan ByteDance, Volcano Engine, sebagai bagian dari kolaborasi mereka sejak Oktober. Teknologi ini menghubungkan pengemudi dengan berbagai layanan aftermarket dan pilihan aktual dari solusi asuransi serta perawatan mobil. Pendekatan digital dan berbasis AI ini membuat industri asuransi otomatis di China bergerak lebih cepat dan personal, memberikan penawaran premi yang sesuai dengan kondisi nyata pengemudi dan mobil, sekaligus mengurangi risiko dan biaya yang tidak perlu bagi konsumen.

Program misil nuklir LGM-35A Sentinel sedang dikembangkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai pengganti sistem lama LGM-30G Minuteman III yang sudah digunakan selama lebih dari 50 tahun. Misi utamanya adalah memperbarui kemampuan nuklir strategis AS agar tetap kuat dan relevan di masa depan. Awalnya, Sentinel direncanakan siap beroperasi pada 2029, tapi karena biaya yang membengkak hingga lebih dari dua kali lipat, jadwal ini diundur hingga awal tahun 2030-an. Kelebihan biaya ini menyebabkan Pentagon melakukan evaluasi ulang dan menetapkan langkah restrukturisasi untuk mengontrol anggaran. Restrukturisasi tersebut harus selesai pada akhir 2026, sebelum program melanjutkan tahap pengembangan dan produksi. Untuk mempercepat dan menyederhanakan pengambilan keputusan, Pentagon menciptakan posisi manajer portofolio pelaporan langsung yang kini dipegang oleh Jenderal Dale White. LGM-35A Sentinel dibuat oleh Northrop Grumman dan dirancang untuk menjamin kemampuan pemertahanan nuklir yang efektif dan terbaru, menggantikan sistem yang sudah usang dan kelebihan masa pakai agar tetap menjaga perdamaian melalui kekuatan militer yang kredibel. Meskipun masih menghadapi tantangan berat dalam pengendalian biaya dan jadwal, program ini dianggap sangat penting dan diprioritaskan oleh pimpinan Angkatan Udara dan Pentagon sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional Amerika Serikat di era modern.

Presiden Donald Trump mengarahkan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk bergerak dari Karibia ke wilayah operasi US Central Command di Timur Tengah. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap ketegangan yang meningkat dengan Iran dan bertujuan memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Namun, keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena kapal induk tersebut telah berada di laut selama hampir delapan bulan, lebih lama dari jadwal penugasan normal sekitar tujuh bulan. Adm. Daryl Caudle, Chief of Naval Operations, sebelumnya sudah mengingatkan bahwa perpanjangan masa operasi kapal dapat berdampak negatif pada kesiapan kapal dan kesejahteraan awaknya. Perpanjangan masa operasi kapal induk dapat menyebabkan lebih banyak keausan pada komponen penting, sehingga memperlama dan mempersulit proses perawatan ketika kapal kembali ke pelabuhan. Hal ini dapat mengganggu jadwal pemeliharaan multiyear yang sudah dirancang untuk menjaga kesiapan armada secara keseluruhan. Selain tantangan teknis dan logistik, pengoperasian dua kelompok serang kapal induk di Timur Tengah merupakan langkah strategi militer AS yang penting. Kehadiran yang lebih kuat ini memberikan tekanan diplomatik dan militer pada Iran di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung dan ketidakpastian hasil negosiasi. Meskipun keputusan pengiriman ulang kapal sudah dibuat, tantangan jangka panjang terkait pemeliharaan armada kapal induk dan kesejahteraan kru menjadi isu penting yang harus terus diperhatikan oleh angkatan laut AS agar keberlanjutan operasi dan efektivitas kapalnya tetap terjaga.

Para peneliti di The Hong Kong University of Science and Technology berhasil mengembangkan baterai ion kalsium yang menggunakan elektrolit semi padat berbasis kerangka organik kovalen yang kaya karbonil. Baterai ini diklaim mampu meningkatkan kestabilan dan performa dibandingkan teknologi lithium-ion saat ini. Kalsium dipilih karena ketersediaannya yang melimpah dan harga yang rendah, serta kemampuannya yang memiliki jendela elektrokimia yang setara dengan lithium. Namun, tantangan terbesar baterai kalsium-ion adalah lambatnya transportasi ion Ca2+ yang menyebabkan penurunan kinerja selama siklus charge-discharge. Tim peneliti mengatasi masalah ini dengan menciptakan saluran sejajar di dalam kerangka organik yang dapat mengarahkan ion kalsium dengan cepat, mengantarkan performa baterai yang prima dengan kapasitas spesifik sampai 155,9 mAh/g dan efisiensi jangka panjang yang tinggi bahkan setelah 1.000 siklus. Keuntungan tambahan dari penggunaan elektrolit semi padat adalah peningkatan keamanan baterai, mengurangi risiko kebocoran dan kerusakan mekanik yang sering terjadi pada elektrolit cair. Ini membuat baterai ion kalsium ini menjadi kandidat menarik untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi skala besar. Meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi teknologi ini dalam skala industri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baterai ion kalsium dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan hemat biaya untuk masa depan energi bersih dan penyimpanan daya.

Samsung sudah bersiap meluncurkan ponsel kelas menengah terbaru mereka, Galaxy A57, kemungkinan besar pada Februari atau Maret 2026. Informasi ini muncul setelah sertifikasi ponsel tersebut ditemukan di database TENAA di China pada awal tahun ini. Galaxy A57 hadir dengan desain yang lebih tipis hanya 6,7 mm dan ukuran 161,5 x 76,8 mm, serta bobot yang lebih ringan yaitu 182 gram. Hal ini membuat ponsel lebih nyaman digenggam dan cukup ringkas dibandingkan model sebelumnya, Galaxy A56. Dari sisi performa, Galaxy A57 akan menggunakan chipset Exynos 1680 terbaru dengan pilihan RAM 8 GB dan 12 GB yang lebih tinggi dari pendahulunya. Namun desainnya sedikit berbeda dengan bezel bawah yang terkesan lebih tebal. Meski harga resmi belum diumumkan, Tech Advisor memperkirakan harganya akan sekitar 499 poundsterling atau setara, mengikuti harga Galaxy A56 tahun sebelumnya. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan kelangkaan pasokan memori. Pengguna dan penggemar Samsung disarankan menunggu pengumuman resmi dari perusahaan sebelum membeli. Galaxy A57 menjanjikan peningkatan fitur dan desain yang menarik untuk pasar ponsel kelas menengah di tahun 2026.

Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan reformasi teknologi pemerintahan atau GovTech secara bertahap pada Oktober 2026. Inisiatif ini bertujuan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan dengan mengurangi pengaruh manusia yang dapat menyebabkan penyimpangan. Peluncuran ini diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B. Panjaitan dan akan didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto serta Bank Dunia. Luhut menjelaskan bahwa Bank Dunia diundang untuk berpartisipasi karena ingin menjadikan GovTech Indonesia sebagai contoh model global. Hal ini menunjukkan ambisi Indonesia tidak hanya memperbaiki sistem dalam negeri, tetapi juga menjadi pelopor inovasi pemerintah berbasis teknologi di dunia. PT Telkom Indonesia akan menjadi penyedia infrastruktur teknologi untuk memastikan kelancaran proses digitalisasi ini. Pelaksanaan GovTech akan dilakukan secara bertingkat dan berkelanjutan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Teknologi ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi kerja, mengurangi korupsi, dan membuat layanan pemerintahan menjadi lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Luhut menekankan pentingnya keseimbangan antara peran manusia dan teknologi dalam proses reformasi ini. Keterlibatan pihak-pihak internasional seperti Bank Dunia memberikan indikasi bahwa proyek ini memiliki standar tinggi dan dukungan dari komunitas global. Peluncuran yang dipimpin oleh Presiden Indonesia dan Bank Dunia diharapkan dapat menarik perhatian dunia tentang bagaimana teknologi dapat membantu membangun pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya reformasi GovTech ini, Indonesia diharapkan dapat mengambil posisi sebagai pemimpin dalam teknologi pemerintahan di Asia dan dunia. Proyek ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberantas praktik korupsi yang selama ini menjadi tantangan besar.

Harga RAM di seluruh dunia melonjak drastis dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan dan tingginya permintaan dari pusat data AI yang membutuhkan DRAM untuk operasional mereka. Changxin Memory Technology (CXMT), sebuah produsen memori asal China, tampil dengan strategi berani. Mereka meluncurkan modul RAM DDR4 3200 ECC 32GB dengan harga sekitar Rp 2.30 juta (US$138) hingga Rp 2.34 juta (US$140) , yang jauh lebih murah dari harga pasar saat ini yang berkisar Rp 5.01 juta (US$300) hingga Rp 6.68 juta (US$400) . CXMT juga berencana memperluas kapasitas produksinya di Shanghai dengan fasilitas yang dua hingga tiga kali lebih besar dari kantor pusat mereka di Hefnei. Produksi di fasilitas baru ini diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Selain CXMT, Yangtze Memory Technologies (YMTC) juga sedang mengembangkan fasilitas baru di Wuhan. Proyeksi operasional fase III fasilitas ini lebih cepat yaitu di paruh kedua tahun 2026, dan setengah kapasitasnya akan digunakan untuk produksi DRAM. Dengan perkembangan ini, diharapkan produksi RAM akan meningkat, sehingga harga yang sekarang sedang tinggi karena permintaan AI bisa mulai berkurang dan lebih stabil pada beberapa tahun ke depan.

Pada Desember 2025, Coupang, perusahaan e-commerce yang beroperasi di Korea Selatan dan berkantor pusat di Amerika Serikat, mengumumkan kebocoran data besar yang menyangkut informasi pribadi 34 juta pelanggan di Korea Selatan. Kebocoran data tersebut berlangsung selama lebih dari lima bulan dan mengakibatkan kecurigaan serta tindakan tegas dari pemerintah Korea Selatan. Investor Amerika Serikat yang berinvestasi di Coupang merasa bahwa pemerintah Korea Selatan melakukan penyelidikan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap Coupang dibandingkan kasus kebocoran data lain yang sama atau lebih parah. Investor tersebut termasuk Greenoaks, Altimeter, Abrams Capital, Durable Capital Partners, dan Foxhaven Asset Management yang kini mengajukan arbitrasi dengan menggunakan mekanisme di bawah perjanjian perdagangan bebas Korea-AS. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah perbedaan penanganan atas kebocoran data Coupang dibandingkan dengan kebocoran data perusahaan lain seperti KakaoPay dan SK Telecom. Meskipun kasus lain melibatkan lebih banyak data atau risiko, Coupang justru menghadapi tekanan yang jauh lebih besar, termasuk ancaman denda miliaran won dan pembekuan operasi perusahaan, bahkan larangan perjalanan bagi eksekutifnya. Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Ilmu dan Teknologi Informasi menuding bahwa kebocoran tersebut dilakukan oleh mantan karyawan yang menyalahgunakan akses ke sistem keamanan Coupang, dan mereka juga menilai Coupang lalai dalam melaporkan dan menanggapi insiden tersebut sesuai peraturan. Sementara itu, Coupang berusaha meyakinkan publik dan investor bahwa data yang diambil sudah dimusnahkan dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari yang diklaim oleh pemerintah. Kejadian ini memicu perdebatan luas tidak hanya soal penanganan kebocoran data, tetapi juga soal apakah Korea Selatan melakukan praktik proteksionisme digital yang merugikan perusahaan asing, dan memperumit hubungan ekonomi serta politik antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Risiko sengketa perdagangan yang lebih luas pun mulai membayangi dan mengundang perhatian aktor global.

Pemerintah Rusia sedang memperketat pembatasan akses terhadap aplikasi pesan seperti Telegram dan WhatsApp. Setelah sebelumnya membatasi Telegram, kini WhatsApp menghadapi ancaman pemblokiran total karena dianggap menolak menyimpan data pengguna sesuai aturan Rusia. Roskomnadzor, badan regulator komunikasi Rusia, sudah melayangkan peringatan kepada WhatsApp untuk memenuhi persyaratan lokal. Namun, sampai sekarang belum ada respons dari Kremlin terhadap tekanan yang kian ketat tersebut. Rusia mendorong warganya untuk beralih menggunakan Max, aplikasi pesan buatan pemerintah yang menggabungkan layanan pesan dan layanan publik lainnya. Aplikasi ini tidak menyediakan enkripsi sehingga memberi peluang pemerintah melakukan pengawasan yang mudah. Meta, perusahaan induk WhatsApp, menganggap langkah ini sebagai kemunduran bagi kebebasan komunikasi lebih dari 100 juta pengguna di Rusia, yang justru bisa meningkatkan risiko keamanan jika dipaksa menggunakan aplikasi tanpa proteksi kuat. CEO Telegram, Pavel Durov, juga mengkritik tindakan Rusia yang dianggap sebagai cara untuk mengendalikan rakyatnya melalui sensor dan pengawasan digital. Meski demikian, upaya memblokir aplikasi asing seperti Telegram pernah mengalami kegagalan karena pengguna menemukan cara mengakali pembatasan tersebut.

Pemerintah India akan memberlakukan aturan baru yang sangat ketat bagi platform media sosial. Mulai 20 Februari 2026, platform harus menghapus konten ilegal dalam waktu hanya tiga jam setelah laporan diterima. Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya yang memberi waktu 36 jam untuk menghapus konten serupa. Peraturan ini diambil sebagai upaya pemerintah India untuk lebih cepat mengendalikan konten yang dianggap melanggar hukum di internet. Namun, aturan baru ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk eksekutif di media sosial yang menyebut aturan tersebut tidak pernah dibahas dan tidak sesuai dengan standar internasional. Menurut laporan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah India memang sering meminta penghapusan konten ilegal dari platform seperti Meta. Contohnya, Meta menghapus lebih dari 28 ribu konten di India hanya selama enam bulan pertama tahun 2025. Semakin ketatnya aturan menunjukkan tekanan yang meningkat untuk mengawasi isi digital. Eksekutif media sosial dan pengacara India, Akash Karmakar, menilai bahwa aturan penghapusan dalam tiga jam ini secara praktis sangat sulit diterapkan. Penghapus konten memerlukan waktu untuk melakukan pemeriksaan konten dan proses hukum lainnya, sehingga waktu tiga jam terlalu singkat dan tidak realistis. Ketatnya aturan ini berpotensi menimbulkan masalah bagi perusahaan teknologi besar yang beroperasi di India. Kemungkinan besar aturan baru akan memicu diskusi panjang antara pemerintah dan platform digital untuk menemukan cara yang lebih seimbang antara pengawasan dan kelangsungan operasional.