Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

PP Tunas Batasi Akses Anak di Bawah 16 Tahun, Tantangan dan Strategi Hadapi Media Sosial

Teknologi
Keamanan Siber
News Publisher
10 Apr 2026
44 dibaca
1 menit
PP Tunas Batasi Akses Anak di Bawah 16 Tahun, Tantangan dan Strategi Hadapi Media Sosial

AI summary

PP Tunas bertujuan untuk melindungi anak-anak dari akses konten tidak sesuai di media sosial.
Implementasi dan kontrol terhadap PP Tunas masih menjadi tantangan di lapangan.
Perlu ada strategi untuk mendorong platform besar agar patuh terhadap regulasi yang ada.
Pemerintah Indonesia resmi mengimplementasikan PP Tunas pada 28 Maret 2026 yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun pada media sosial untuk melindungi pengguna muda. Beberapa platform media sosial sudah menerapkan fitur perlindungan anak sebelumnya, namun kontrol implementasi dianggap masih lemah.Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai pembatasan ini membantu, namun pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat. Platform seperti X dan BigoLive sudah patuh sesuai aturan, sementara Meta baru berkomitmen dan Google belum bersikap, sehingga Komdigi perlu menggunakan strategi prioritas akses bagi platform patuh.Meta mengumumkan pembatasan usia di Threads, Facebook, dan Instagram, sedangkan Google belum menerapkan aturan serupa di YouTube. Penggunaan strategi prioritas akses bagi platform patuh diperkirakan akan memaksa platform besar untuk mematuhi regulasi agar tidak kehilangan pengguna akibat pengalaman pengguna yang menurun.

Experts Analysis

Alfons Tanujaya
Fitur perlindungan anak di platform bisa membantu tapi tidak menjamin keamanan tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Pendekatan strategis seperti prioritas akses pada platform patuh bisa memaksa platform besar untuk mematuhi peraturan.
Editorial Note
Implementasi PP Tunas merupakan langkah positif untuk melindungi anak dari konten yang tidak sesuai, namun tanpa mekanisme kontrol yang tegas, aturan ini bisa berakhir sebagai kebijakan yang hanya di atas kertas. Strategi memberi prioritas akses kepada platform yang patuh bisa menjadi tekanan efektif, tapi hal ini membutuhkan pengawasan dan sikap tegas dari pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi infrastruktur.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.